PH Murman dan Kejari Seluma Serahkan Kesimpulan Praperadilan Penetapan Tsk Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

Reporter: Ahmad Fauzan |

Editor: Suswadi AK |

Selasa , 06 May 2025 - 19:38

PH Murman dan Kejari Seluma Serahkan Kesimpulan Praperadilan Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Penasihat Hukum (PH) H. Murman Effendi dan tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menyerahkan kesimpulan masing-masing atas rangkaian sidang Praperadilan yang digelar di PN Tais.

Praperadilan dilakukan mantan Bupati Seluma H. Murman Effendi melalui PH atas penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma tahun 2009, 2010, 2011 yang dilakukan Kejari Seluma.

"Untuk lanjutan sidang praperadilan yang diajukan oleh Murman Effendi. Saat ini sudah dilakukan penyerahan kesimpulan dari pemohon ataupun termohon," ujar Hakim Tunggal Praperadilan, Galuh Wahyu Kumalasari.

Pada pelaksanaan sidang, terlihat PH Murman Effendi dan juga tim Kejari Seluma membawa satu bundel kesimpulan yang telah dipersiapkan.

Diketahui, jika sidang Praperadilan ini telah digelar selama enam hari. Dalam prosesnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Tais telah mendengar permohonan Murman Effendi maupun jawaban dari pihak Kejari Seluma terhadap gugatan tersebut.

Hakim juga sudah mendapatkan bukti-bukti dari pihak Murman dan juga Kejaksaan Negeri Seluma.

"Selanjutnya, sidang ditunda pada hari Rabu (7/5/2025) dengan agenda pembacaan putusan," ujar Galuh.

Dalam keterangannya, Erwin Sagitarius, SH, salah satu Kuasa Hukum pemohon menilai, penetapan tersangka terhadap kliennya bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dirinya beralasan, objek perkara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang sebelumnya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

ph murman dan kejari seluma serahkan kesimpulan praperadilan penetapan tsk dugaan korupsi pembebasan lahan                            radarselatan.bacakoran.co, tais - penasihat hukum (ph) h. murman effendi dan tim kejaksaan negeri (kejari) seluma menyerahkan kesimpulan masing-masing atas rangkaian sidang praperadilan yang digelar di pn tais.
praperadilan dilakukan mantan bupati seluma h. murman effendi melalui ph atas penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran pemerintah kabupaten (pemkab) seluma tahun 2009, 2010, 2011 yang dilakukan kejari seluma.
baca juga:bengkel di seluma terbakar, belasan unit sepeda motor ludes
"untuk lanjutan sidang praperadilan yang diajukan oleh murman effendi. saat ini sudah dilakukan penyerahan kesimpulan dari pemohon ataupun termohon," ujar hakim tunggal praperadilan, galuh wahyu kumalasari.
baca juga:semakin aneh saja, ayah kandung gagahi putrinya yang masih bocah sampai melahirkan
pada pelaksanaan sidang, terlihat ph murman effendi dan juga tim kejari seluma membawa satu bundel kesimpulan yang telah dipersiapkan. 
diketahui, jika sidang praperadilan ini telah digelar selama enam hari. dalam prosesnya, hakim tunggal pengadilan negeri tais telah mendengar permohonan murman effendi maupun jawaban dari pihak kejari seluma terhadap gugatan tersebut.
baca juga:penguatan budaya kerja asn dengan berakhlak
hakim juga sudah mendapatkan bukti-bukti dari pihak murman dan juga kejaksaan negeri seluma.
"selanjutnya, sidang ditunda pada hari rabu (7/5/2025) dengan agenda pembacaan putusan," ujar galuh.
baca juga:pencaker harus berani merantau ke luar negeri
dalam keterangannya, erwin sagitarius, sh, salah satu kuasa hukum pemohon menilai, penetapan tersangka terhadap kliennya bertentangan dengan asas kepastian hukum.
dirinya beralasan, objek perkara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang sebelumnya telah disidangkan dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
baca juga:demi usut honorer siluman, penyidik tipikor polres seluma sudah periksa 60 saksi
"praperadilan ini kami ajukan karena perkara ini seharusnya sudah menjadi satu kesatuan dengan perkara sebelumnya yang telah diputus di pengadilan tipikor bengkulu. kami berpendapat, tidak etis seorang penegak hukum melakukan pemisahan perkara dari satu rangkaian peristiwa yang sama. ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip nebis in idem," ujarnya.  
baca juga:bupati seluma terima catatan strategis dari dprd atas pembangunan tahun 2024
erwin menjelaskan, murman effendi sebelumnya telah diperiksa dan divonis dalam perkara serupa, melalui perkara nomor:48/pid.sus/tpk/2025/pn.bkl.
perkara tersebut berkaitan dengan pembebasan lahan di kawasan pematang aur, berdasarkan kesepakatan tukar menukar tanah nomor: 593.8/40/b:xii/2008 tanggal 22 desember 2008.
baca juga:4 bulan tak gajian, honorer dlh kaur mengeluh
dalam perkara tersebut, murman dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara dan saat ini tengah mengajukan upaya banding.
menurut erwin, substansi perkara yang kini menjadi dasar penetapan tersangka baru telah diperiksa dan diputus dalam proses peradilan sebelumnya.
baca juga:pesan mian untuk jch: fokus ibadah, kurangi main hp
dirinya menegaskan bahwa segala tindakan, termasuk pencairan anggaran atau pembayaran atas objek tanah tersebut, merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang sama.
"jika kemudian proses pembayarannya dijadikan dasar untuk penetapan tersangka baru, maka hal itu melanggar asas concursus realis atau prinsip pembarengan perbuatan dalam hukum pidana. semua aspek terkait objek lahan itu sudah dibuka, diuji dan dinyatakan selesai dalam persidangan tipikor. tidak dapat dipecah-pecah untuk dijadikan dasar perkara baru," terang erwin.
baca juga:gubernur targetkan satu desa tanam satu hektar jagung
di sisi lain, kajari  seluma, eka nugraha, usai persidangan menanggapi dengan tegas. dirinya memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan pihaknya tidak melanggar prinsip nebis in idem.
"kami penyidik meyakini bahwa perkara ini berbeda. perkara yang sebelumnya disidangkan di tipikor hanya mencakup pengadaan tanah tahun anggaran 2008. sedangkan penyidikan saat ini terkait dengan pengadaan tanah tahun anggaran 2009 hingga 2011," tegas kajari seluma, eka nugraha.
baca juga:pemkab seluma wajibkan perusahaan ikut andil meriahkan hut ke- 22 seluma
dirinya menambahkan, seluruh tahapan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pihak kejari seluma siap membuktikan di persidangan bahwa penetapan tersangka terhadap murman effendi sah secara hukum.
sidang praperadilan ini akan menjadi babak penting dalam menentukan sah tidaknya status tersangka yang disematkan kepada murman effendi dalam kasus ini.
dalam sidang lanjutan kembali akan digelar pada rabu, 7 mei 2025. dengan agenda pembacaan putusan yang akan digelar pada pukul 13.00 wib. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan