Anggaran PSU, KPU Butuh Lebih Rp10 Miliar, Bawaslu Rp4,2 Miliar

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan benar-benar akan menguras keuangan daerah.

Sebab anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. KPU Bengkulu Selatan selaku lembaga penyelenggara membutuhkan anggaran lebih Rp10 miliar. Sedangkan Bawaslu selaku lembaga pengawas membutuhkan anggaran sebesar Rp4,2 miliar.

BACA JUGA:Jelang PSU, Gusnan Sampaikan Lima Kriteria Calon Pemimpin

Meski belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan PSU, KPU Bengkulu Selatan sudah menghitung perkiraan kebutuhan anggaran untuk menggelar PSU. Salah satu item yang paling banyak menyedot anggaran adalah gaji panitia ad hoc, seperti PPK, PPS, dan KPPS.

“Untuk PSU ini anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp10 miliar. Biaya yang paling membengkak adalah gaji panitia ad hoc, yakni PPK, PPS, dan KPPS.

Misalnya saja KPPS, di satu TPS ada 7 orang dikali 330 TPS. Kemudian gaji PPS dan PPK yang rencananya akan diaktifkan kembali selama tiga bulan,” kata Komisioner KPU Bengkulu Selatan, Aspriantoni.

Selain gaji panitia ad hoc, kebutuhan lain seperti pencetakan kertas surat suara dan logistik lainnya dan biaya operasional juga akan cukup tinggi.

BACA JUGA:Honorer R2 dan R3 Bengkulu Selatan Minta Diangkat Jadi PPPK

Terkait kebutuhan anggaran tersebut, KPU Bengkulu Selatan akan berkoordinasi dengan Pemda Bengkulu Selatan.

Kondisi serupa di Bawaslu Bengkulu Selatan yang kebutuhan anggaran juga banyak tersedot untuk pembayaran gaji perangkat dibawah, seperti Panwascam, PKD, dan PTPS.

Rencananya Panwascam, PKS, dan PTPS yang sebelumnya sudah diakhiri masa tugasnya akan kembali diaktifkan untuk masa tugas tambahan selama empat bulan. Dari tahapan awal PSU sampai bupati-wakil bupati terpilih ditetapkan.

BACA JUGA:Ini 7 Program Pembangunan yang Diusung Bupati Teddy Rahman

“Kami sudah finalkan kebutuhan anggaran untuk PSU ini sekitar Rp4,2 miliar. Yang paling besar adalah untuk gaji perangkat, yakni Panwascam, PKD dan PTPS.

Kalau biaya lain tidak terlalu besar lagi, soalnya masa pengawasan PSU ini kan singkat,” imbuh Anggota Bawaslu Bengkulu Selatan, M. Arif Hidayat, S.Pd.I.