Mantan Kadis Perindagkop Kaur Divonis Penjara 2 Tahun 4 Bulan

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 24 Feb 2025 - 20:05

Tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi Pasar Inpres menjalani sidang pembacaan vonis oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu-Icha-radarselatan.bacakoran.co

Terdakwa telah menitipkan Rp165 juta kepada Kejati Kaur sehingga ada sisa Rp441 juta dengan ketentuan akan disita harta bendanya.

Jika tidak punya harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana satu tahun 3 bulan penjara.

Kemudian anggota Pokja UKPBJ, Thavib Setiawan, menbayar uang pengganti Rp40 juta dan telah menitipkan uang Rp20 juta.

Sehingga sisanya Rp20 juta jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Peminjam perusahaan CV TJK, Indrayoto, juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp138 juta, namun terdakwa sudah membayarnya dan menitipkan dengan Kejari Kaur.

Terakhir Wakil Direktur CV TP sekaligus Konsultan Perencana, Rustam Effendi dihukum dengan hukuman yang lebih ringan yakni penjara selama satu tahun enam bulan penjara serta denda Rp100 juta 3 bulan.

Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp147 juta. Namun terdakwa telah menitipkan uang Rp75 juta. Sisanya Rp97 juta jika tidak dibayarkan akan diganti pidana selama 6 bulan penjara.

Hukuman majelis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa Kejari Kaur. "Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara," putus Majelis Hakim.

JPU Kejari Kaur Bobby Muhammad Ali Akbar mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir dengan putusan majelis hakim.

"Kita masih pikir-pikir, ada waktu tujuh hari," ucap Bobbi.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Deden Abdul Hakim mengatakan, pihaknya menghormati putusan majelis hakim.

“Untuk banding kami masih pikir-pikir. Kita bersyukur hukumannya diringankan," ujar Deden.

mantan kadis perindagkop kaur divonis penjara 2 tahun 4 bulan                             radarselatan.bacakoran.co - bengkulu, tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi pasar inpres bintuhan kabupaten kaur tahun anggaran 2022, dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan negeri bengkulu. 
enam dari tujuh terdakwa itu divonis penjara dengan hukuman yang sama yakni selama dua tahun empat bulan penjara, serta denda rp100 juta subsider tiga bulan penjara.
sedangkan satu terdakwa lagi dihukum lebih rendah. para terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti dengan nilai yang berbeda-beda.
baca juga:helmi hasan wacanakan program retret di daerah
hukuman majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa kejari kaur yang menuntut hukuman selama tiga tahun enam bulan penjara. 
pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim agus hamzah sh,mh, ini digelar, senin (24/2/2025).
"secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata majelis hakim. 
para terdakwa itu adalah mantan kadis perindustrian, perdagangan dan koperasi (disperindagkop) kabupaten kaur, agusman efendi.
baca juga:korupsi dana desa, mantan kades dan bendahara divonis dua tahun dua bulan penjara
terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp181 juta. namun uang tersebut sudah dikembalikan ke kejari kaur sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan membayar uang pengganti.
lalu pandariadmo selaku pejabat pembuat komitmen (ppk). terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar rp80 juta, namun uang tersebut sudah dikembalikan ke kejari kaur. 
melden efendi selaku dirut cv syb, diwajibkan membayar uang pengganti rp35 juta. terdakwa sudah menitipkan rp17 juta kepada kejari kaur sehingga ada sisa rp 18juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama satu bulan maka harta bendanya akan disita dan jika tidak ada maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. 
baca juga:demo mahasiswa indonesia gelap ricuh, sampaikan 9 poin tuntutan
terdakwa lainnnya soudarmadi agus cik selaku peminjam perusahaan cv syb diwajibkan membayar uang pengganti rp606 juta.
terdakwa telah menitipkan rp165 juta kepada kejati kaur sehingga ada sisa rp441 juta dengan ketentuan akan disita harta bendanya.
baca juga:disdikbud seluma terhindar dari efisiensi anggaran pemerintah pusat
jika tidak punya harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana satu tahun 3 bulan penjara.
kemudian anggota pokja ukpbj, thavib setiawan, menbayar uang pengganti rp40 juta dan telah menitipkan uang rp20 juta.
sehingga sisanya rp20 juta jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. 
peminjam perusahaan cv tjk, indrayoto, juga diwajibkan membayar uang pengganti rp138 juta, namun terdakwa sudah membayarnya dan menitipkan dengan kejari kaur. 
baca juga:3 proyek dak disdikbud seluma terhutang rp 1,1 miliar
terakhir wakil direktur cv tp sekaligus konsultan perencana, rustam effendi dihukum dengan hukuman yang lebih ringan yakni penjara selama satu tahun enam bulan penjara serta denda rp100 juta 3 bulan. 
terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti rp147 juta. namun terdakwa telah menitipkan uang rp75 juta. sisanya rp97 juta jika tidak dibayarkan akan diganti pidana selama 6 bulan penjara. 
hukuman majelis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa kejari kaur. "perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara," putus majelis hakim. 
baca juga:bupati: soal mutasi tunggu instruksi mendagri, pemerataan guru dan nakes dipercepat
jpu kejari kaur bobby muhammad ali akbar mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir dengan putusan majelis hakim. 
"kita masih pikir-pikir, ada waktu tujuh hari," ucap bobbi. 
sementara itu, kuasa hukum terdakwa deden abdul hakim mengatakan, pihaknya menghormati putusan majelis hakim.
“untuk banding kami masih pikir-pikir. kita bersyukur hukumannya diringankan," ujar deden.
baca juga:wabup kaur, abdul hamid ngantor perdana, langsung pimpin rapat
seperti diketahui, ketujuh tersangka ini, terbukti secara berjamaah melakukan tindak pidana korupsi sejak dari awal perencanaan pembangunan sampai dengan akhir hingga mengakibatkan kerugian negara rp 2,6 miliar.
dalam pembangunannya diduga terjadi mengalami gagal konstruksi dan tidak sesuai spesifikasi. (cia)