2026 Belanja Pegawai Lingkungan Pemkab Seluma Terlalu Tinggi, Ancam Rencana Pembangunan

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Anggaran daerah untuk belanja pegawai di lingkungan Pemkab Seluma pada 2025 ini melebihi dari ketentuan 30 persen dari besaran APBD.

Apalagi pada 2026 mendatang belanja pegawai dipastikan akan tambah membengkak seiring dengan penambahan tenaga CPNS sebanyak 900 orang.

BACA JUGA:Sidang Dugaan Korupsi Anggaran Makmin Pasien RSHD Manna, Keterangan Saksi Dukung Dakwaan Jaksa

Waka I DPRD Seluma Samsul Aswajar mengatakan jika pada 2026 mendatang Pemerintah Pusat tidak menambah alokasi dana alokasi umum (DAU) untuk belanja pegawai. Maka jelas pembangunan di Kabupaten Seluma tahun 2026 mendatang akan terancam.

"Untuk tahun 2025 ini saja sudah lebih dari 30 persen sesuai dengan ketentuan. Nah, apalagi tahun 2026 nanti dimana ada tambahan 900 CPNS, belum lagi ditambah dengan PPPK yang juga mulai bertugas dan harus digaji," ujar Waka I.

Samsul mengatakan APBD Seluma tahun 2025 hanya di angka Rp 1,1 triliun. Apabila tahun depan tidak ada solusi ataupun tidak mendapatkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) maka bisa kolaps. Karena anggaran habis untuk belanja pegawai. 

BACA JUGA:Polisi Usut Dugaan Penipuan Study Tour Mahasiswa Unihaz, Kerugian Hingga Rp531 Juta

"Untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru di Kabupaten Seluma saat ini sudah di angka Rp 435 miliar dengan persentasi sebesar 38%," ujarnya. 

Samsul menambahkan Belanja pegawai tidak boleh melewati 30 persen itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Menurutnya, DPRD Seluma bisa saja melakukan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila hendak menekan angka belanja pegawai ataupun defisit.

BACA JUGA:Memalukan, Belasan Pelajar Bengkulu Selatan Terjaring Razia Bolos Sekolah

Namun menurutnya hal itu justru tidak baik dan justru akan membuat target PAD di APBD 2025 tidak tercapai. 

Sementara itu, terlepas dari hal itu belanja pegawai di Kabupaten Seluma dapat mengalami penurunan apabila dari pemerintah pusat ada kebijakan pengurangan atau efisiensi kemudian dengan membuka gerbong pindah PNS dari Kabupaten Seluma.

Dalam artian proses pindah PNS lebih dipermudah selanjutnya digantikan dengan PNS yang baru hasil seleksi pada tahun 2024 lalu.