Setelah DAK dan DAU Dipangkas Rp 108 Miliar, Giliran DBH Dikurangi 50 Persen

Reporter: Fauzan |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 17 Feb 2025 - 19:55

Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma H Hadianto-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

DBH dialokasikan berdasarkan persentase dan kinerja tertentu kepada daerah. Dana ini ditujukan untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam artian lain, dana bagi hasil digunakan untuk meminimalisir ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Dana bagi hasil juga diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan pemerataan dalam wilayah dan juga diharapkan dapat mengurangi dampak eksternalitas negatif akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang berlebihan.

Terdapat dua jenis sumber DBH, yakni DBH yang berasal dari pendapatan pajak dan DBH yang berasal dari sumber daya alam. DBH Pajak terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan cukai hasil tembakau (CHT).

Sementara itu, DBH yang berasal dari pendapatan SDA terdiri atas minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), panas bumi, kehutanan dan perikanan.

Seperti yang diketahui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik reguler jalan sudah dipangkas senilai Rp34.374.156.000, Dana Alokasi Umum (DAU) pekerjaan umum senilai Rp36.608.461.000, DAK fisik bidang jalan tematik senilai Rp24.644.674.000, DAK bidang irigasi Rp2.742.472.000, dan DAK fisik bidang pangan akuatik senilai Rp9.876.000.000 seluruhnya habis dipangkas.

Terlepas dari itu Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma H Hadianto kepada wartawan menyampaikan pemerintah daerah masih menunggu PMK terkait dengan besaran DBH 2025 yang akan dipangkas.

"Setelah nanti DBH untuk tahun 2025 ditetapkan, barulah kami melaksanakan rasionalisasi anggaran yang ada di OPD," pungkasnya. (rwf)

setelah dak dan dau dipangkas rp 108 miliar, giliran dbh dikurangi 50 persen                            radarselatan.bacakoran.co - tais, terkait rencana pembayaran dana bagi hasil (dbh) oleh pemerintah pusat. berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah pusat juga akan mengurangi dbh untuk pemerintah daerah. yakni dbh tahun 2024 yang baru akan dibayarkan pada tahun 2025 ini.
padahal sebelumnya untuk pemkab seluma anggaran dak dan dau tahun 2025 sudah dipangkas mencapai rp 108 miliar lebih. 
baca juga:7 warga klaim sebagai pemilik lahan di kawasan pembebasan lahan pemkab seluma
sekretaris daerah kabupaten seluma h hadianto mengatakan mengenai dbh yang juga mengalami pemangkasan ini. saat ini pemkab seluma masih menunggu peraturan menteri keuangan (pmk). 
"dari informasi yang kami terima memang selain dak dan dau, untuk dbh juga akan dipangkas. tapi saat ini kami masih menunggu pmk," tegas sekda seluma. 
baca juga:cerita lucu dibalik peluncuran mbg di bengkulu, rosjosnyah dikira prabowo 
sementara itu untuk  kabupaten seluma informasi yang dihimpun pemerintah pusat kurang bayar sebesar rp 62 miliar.
umumnya, dbh rutin disalurkan pemerintah pusat setiap tahunnya. baru kali ini dbh tahun 2024 berencana akan dibayar pada tahun 2025. 
baca juga:hadapi pemangkasan apbd 2025, ini strategi yang disiapkan pemkab bengkulu selatan
tidak hanya itu saja, melalui keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025, maka kurang bayar dbh tahun 2024 akan dipangkas sebesar 50 persen. 
artinya, jika ditransfer oleh pemerintah pusat kabupaten seluma hanya akan menerima dbh tahun 2024 senilai rp 31 miliar saja.
baca juga:pemprov gratiskan bea balik nama kendaraan
kemudian tidak sampai di situ saja, dbh tahun 2025 yang sebelumnya diketahui sebesar rp 86 miliar, juga akan dipangkas. 
namun untuk besaran atau persentasi pemangkasan masih menunggu peraturan menteri keuangan (pmk) terbaru. dbh, merupakan salah satu bagian dari mekanisme transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat. 
dbh dialokasikan berdasarkan persentase dan kinerja tertentu kepada daerah. dana ini ditujukan untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
baca juga:pedagang zona 1 pantai panjang bengkulu diimbau pindah ke auning
dalam artian lain, dana bagi hasil digunakan untuk meminimalisir ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. dana bagi hasil juga diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan pemerataan dalam wilayah dan juga diharapkan dapat mengurangi dampak eksternalitas negatif akibat eksploitasi sumber daya alam (sda) yang berlebihan.
terdapat dua jenis sumber dbh, yakni dbh yang berasal dari pendapatan pajak dan dbh yang berasal dari sumber daya alam. dbh pajak terdiri atas pajak penghasilan (pph), pajak bumi dan bangunan (pbb), dan cukai hasil tembakau (cht). 
baca juga:rp 8 miliar untuk anggaran perjalanan dinas dprd seluma
sementara itu, dbh yang berasal dari pendapatan sda terdiri atas minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), panas bumi, kehutanan dan perikanan.
seperti yang diketahui dana alokasi khusus (dak) fisik reguler jalan sudah dipangkas senilai rp34.374.156.000, dana alokasi umum (dau) pekerjaan umum senilai rp36.608.461.000, dak fisik bidang jalan tematik senilai rp24.644.674.000, dak bidang irigasi rp2.742.472.000, dan dak fisik bidang pangan akuatik senilai rp9.876.000.000 seluruhnya habis dipangkas.
baca juga:mobil ambulance gratis diserahkan saat safari ramadhan
terlepas dari itu sekretaris daerah (sekda) seluma h hadianto kepada wartawan menyampaikan pemerintah daerah masih menunggu pmk terkait dengan besaran dbh 2025 yang akan dipangkas. 
"setelah nanti dbh untuk tahun 2025 ditetapkan,  barulah kami melaksanakan rasionalisasi anggaran yang ada di opd," pungkasnya. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan