Hadapi Pemangkasan APBD 2025, Ini Strategi Yang Disiapkan Pemkab Bengkulu Selatan

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang berkurang sebesar Rp 87,5 miliar.

Pengurangan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi dana transfer daerah oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada sektor infrastruktur, terutama pembangunan jalan dan jembatan.

BACA JUGA:Pemprov Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Selatan, Arif Budiman mengatakan bahwa Pemkab Bengkulu Selatan akan melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah guna memastikan program prioritas tetap berjalan.

Tentunya langkah tersebut sebagai bentuk upaya untuk menghadapai pemangkasan APBD tahun 2025 yang berkurang sebesar Rp 87,5 miliar.

BACA JUGA:Pedagang Zona 1 Pantai Panjang Bengkulu Diimbau Pindah ke Auning

 “Kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada agar pembangunan tetap berjalan, terutama untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai salah satu langkah konkret, Pemkab Bengkulu Selatan akan menyesuaikan alokasi anggaran dengan skala prioritas, termasuk efisiensi pada belanja perjalanan dinas yang dipotong hingga 50 persen.

BACA JUGA:Rp 8 Miliar Untuk Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Seluma

Selain itu, Pemkab juga menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan dana hasil efisiensi ini.

“Kami berharap hasil pemotongan anggaran ini tetap bisa dialihkan ke program strategis daerah. Infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama, sehingga perlu ada solusi agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran berkurang,” tambahnya.

BACA JUGA:BPOM Pantau Produk Pangan Jelang Ramadhan

Selain melakukan efisiensi, Pemkab Bengkulu Selatan juga akan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah guna menutup kekurangan anggaran.

Langkah ini mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial, termasuk retribusi dan pajak daerah.