OPD di Bengkulu Selatan Diharapkan Kumpulkan Data Persiapan Penyampaian LPPD

Reporter: Wawan Suryadi |

Editor: Suswadi AK |

Rabu , 12 Feb 2025 - 19:35

Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Adapum Otoda) Setkab BS, Drs.Sudimawan-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

opd di bengkulu selatan diharapkan kumpulkan data persiapan penyampaian lppd                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - perlu menjadi perhatian setiap organisasi perangkat daerah (opd) dilingkungan pemerintah daerah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan agar segera memulai proses penyusunan dan penyampaian data untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) tahun anggaran 2024.
mengingat dokumen lppd ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
baca juga:sukses kawal proyek strategis, kejari kaur diberi penghargaan
dimana laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
sementara batas akhir penyampaian laporan harus telah disampaikan bulan maret 2025 ini atau bulan depan sudah disampaikan ke pihak kemendagri. 
baca juga:harga getah karet capai rp15 ribu, petani diimbau jaga kualitas
hal ini disampaikan kabag administrasi pemerintahan dan otonomi daerah (adapum otoda) setkab bs, drs.sudimawan.
ia menuturkan pihaknya segera menggelar rapat persiapan penyusunan lppd dengan mengundang seluruh opd dilingkungan pemkab bengkulu selatan.
baca juga:info penting bagi calon pppk tahap i, nip segera terbit, ini penjelasan bkd
"dokumen lppd itu menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, dimana kemendagri menetapkan indikator kinerja kunci (ikk) untuk masing-masing urusan. pemerintah daerah itu sendiri harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan," kata sudimawan.
dikatakan sudimawan, dalam menyusun lppd, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam lppd.
baca juga:pendangkalan alur pelabuhan pulau baai hambat ekonomi bengkulu
data yang dituangkan dalam lppd wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah dan bpkp daerah yang bersangkutan.
"ini sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah,” terang sudimawan.
baca juga:kopi bengkulu identitas dan warisan budaya
di dalamnya dijelaskan capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan lppd menggunakan ikk output (keluaran) dan ikk outcome (hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
baca juga:saber pungli tegaskan soal dugaan honorer siluman ranahnya ipda seluma
selanjutnya, lppd digunakan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (eppd) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
"evaluasi lppd dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas lppd secara berkelanjutan, yang pasti saat ini masih tahap pengumpulan data dari masing-masing opd,” pungkas sudimawan.
baca juga:terdakwa begal payudara, tenaga pppk dinkes seluma mulai disidangkan
ia menambahkan sebagai upaya peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, berusaha dalam memberikan hal yang terbaik sehingga dapat menyajikan data-data yang valid dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyusun laporan dan mengisi ikk lppd.
baca juga:pekerjaan masih terutang, puskesmas penago ii disegel kontraktor
"penyusunan lppd merupakan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam pp nomor 3 tahun 2007 tentang lppd kepada pemerintah, lkpj kepala daerah kepada dprd dan informasi lppd kepada masyarakat," terangnya. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan