Resiko dan Beban Kerja Tinggi, Tapi TPP Kecil, Nakes di Bengkulu Selatan Tuntut Keadilan

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Sebagai abdi negara yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tenaga kesehatan (nakes) bidan dan perawat di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki resiko dan bebas kerja yang tinggi.

Tapi kesejahteraan mereka kurang diperhatikan. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diterima belum sesuai dengan tanggungjawab yang dipikul di pundak.

BACA JUGA:Pejabat Eselon II Banyak Kosong, Pemkab Bengkulu Selatan Segera Lelang Terbuka

Karena ketidak adilan tersebut, akhir Desember tahun 2024 lalu, bidan dan perawat yang tergabung dalam organisasi profesi masing-masing datang ke DPRD Bengkulu Selatan.

Mereka mengaduhkan persoalan tersebut kepada para wakil rakyat dengan harapan aspirasi atau jeritan mereka dapat diperjuangkan sehingga ada solusi yang diharapkan.

BACA JUGA:PLN ULP Manna Lampaui Target P2TL 2024

Dalam hearing bersama Komisi III DPRD Bengkulu Selatan, para nakes menyampaikan TPP yang diterima sudah tidak sebanding dengan bebas tugas yang dipikul.

Apalagi untuk beberapa nakes yang bertugas di puskesmas luar kota. Jarak yang ditempuh cukup jauh.

BACA JUGA:Meski Masih Ada Pesta Kembang Api, Malam Tahun Baru di Bengkulu Selatan Berjalan Aman

Kemudian resiko kerja yang berat, sebab para nakes bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sakit, sehingga rawan ketularan.

TPP yang diterima para nakes bidan dan perawat berkisar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu per bulan. Mereka berharap nilai TPP tersebut dinaikkan. Sebab angkanya sangat timpang dibanding dengan PNS lain. 

BACA JUGA:Ini Prediksi Cuaca 10 Hari Kedepan, Curah Hujan Rendah dan Menengah

“Kalau mendengar penyampaikan para tenaga kesehatan dan melihat tuntutan beban kerja mereka di lapangan, memang TPP yang diterima perlu dievaluasi agar disesuaikan. Soalnya para tenaga kesehatan adalah pelayan masyarakat, pekerjaan mereka dituntut maksimal dan prima. Daerah tentunya perlu memberi reward kepada mereka dengan memberikan TPP yang layak agar mereka bisa lebih semangat menjalankan tugas,” kata Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Selatan, Rudi Hartono.