DKP Bengkulu Selatan Pastikan Bantuan Beras Bapang Berlanjut di Tahun 2025

RadarSelatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Bengkulu Selatan memastikan program beras bantuan pangan (bapang) akan berlanjut di tahun 2025. Kepastian itu setelah pihaknya mendapat informasi dari Badan Pangan Nasional.
"Program beras bapang dipastikan berlanjut tahun depan. Yang sudah pasti itu untuk dua bulan. Sedangkan kalau untuk tambahan masih menunggu informasi lebih lanjut," kata Kepala DKP Bengkulu Selatan, Ir. Susmanto.

BACA JUGA:Polsek Kota Manna Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas Saat Libur Nataru

BACA JUGA:Telur Baik Untuk Kesehatan, Ini 5 Manfaat Makan Telur Saat Sarapan yang Jarang Diketahui

Untuk pelaksanaan penyalurannya, Susmanto belum bisa memastikan. Sebab penyaluran beras tersebut perlu ada perintah dari Badan Pangan Nasional. Jika awal tahun nanti ada perintah untuk disalurkan, maka pihak segera menyalurkan bantuan tersebut.
"Penyalurannya belum bisa kami pastikan, apakah bulan Januari atau Februari, kami menunggu instruksi dari pusat. Kalau sudah ada imstruksi penyaluran, kami akan koordinasi dengan gudang bulog untuk penyaluran ke penerima," ujar Susmanto.

BACA JUGA:Tinggi Gula, Sebaiknya Kurangi Konsumsi 5 Jenis Buah Ini, Berikut Daftarnya

BACA JUGA:Pesona dan Keindahan Curug Mertua, Air Terjun Tersembunyi di Tengah Hutan Sumatera, Pemandangannya Memukau

Untuk diketahui, jumlah penerima beras bapang di Bengkulu Selatan sebanyak 15.967 orang yang tersebar di 11 kecamatan, masing-masing penerima mendapat beras sebanyak 10 kg dalam sekali penyaluran.
Data penerima bantuan tersebut langsung dari Badan Pangan Nasional. DKP hanya memfasilitasi proses penyaluran. Tahun depan, kemungkinan jumlah penerima bantuan tidak akan berkurang. Tapi kemungkinan ada evaluasi beberapa penerima.

BACA JUGA:4 Kebiasaan Buruk Yang Harus Dihindari Anak Muda Jika Tidak Ingin Menyesal Saat Tua

BACA JUGA:Petani Wajib Tahu, Ini 7 Jenis-Jenis Durian Unggul Cepat Berbuah

"Evaluasi data penerima beras bapang dilakukan pihak pemerintah desa, datanya dikirim online. Kami sarankan untuk penerima yang sudah tidak aktif, seperti sudah meninggal dunia atau pindah domisili diganti dengan warga yang layak menerima," tukas Susmanto.

(yoh)