Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berpeluang Berubah, Pemerintah Masih Melakukan Kajian

radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Mekanisme pemilihan kepala daerah kedepan berpeluang berubah, dari pemilihan langsung oleh rakyat bisa saja kembali dipilih langsung oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pemerintah tengah mendalami kajian soal pemilihan kepala daerah melalui penunjukan langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BACA JUGA:Ketua Komisi III: Tuntaskan Pembangunan 2024, Matangkan Perencanaan 2025

Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya di hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Jadi, presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat," kata Bima.

Bima menjelaskan, fakta dimaksud adalah biaya pemilihan kepala daerah yang tidak murah. Apalagi, hal itu dijalankan usai rangkaian pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

BACA JUGA:Hadapi Nataru, DKP Bengkulu Selatan Kembali Gelar GPM

Maka dari itu, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan kajian bagaimana jika pemilihan kepala daerah nantinya berupa penunjukan oleh DPRD.

"Presiden memerintahkan untuk mulai melakukan kajian, kita berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya dan pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi," jelas Bima.

Namum Bima memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.

Sebab saat ini pemerintah sedang melakukan identifikasi akar masalah mengapa pemilu memakan biaya politik yang tinggi. Dia yakin, jika akarnya ditemukan maka semua masalah akan tersambung dengan sebuah solusi yang baik.

BACA JUGA:Waspadai Peredaran Uang Palsu di Akhir Tahun

"Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua. Jadi, akar masalah politik uang harus kita ketahui seperti apa. Kenapa menjadi biayanya tinggi," pungkas Bima Arya. (**)