PT. ABS Disebut “Memancing” Konflik, FMPR Desak Pemda Bengkulu Selatan Bertindak

Reporter: Gio |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 16 Dec 2024 - 19:13

SAMPAIKAN: FMPR kembali mendatangi DPRD Bengkulu Selatan terkait polemik dengan PT. ABS-Gio-radarselatan.bacakoran.co

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Polemik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) dengan masyarakat Kecamatan Pino Raya belum juga tuntas.

Terbaru, pihak perusahaan dinilai memancing konflik. Pondok atau anjung warga yang didirikan di lahan yang diklaim berada di kawasan PT. ABS, sengaja dirusak.

“Beberapa waktu terakhir ini, pihak perusahaan (PT. ABS) sengaja memancing konfik dengan masyarakat. Banyak anjung warga yang dirusak.

Pihak perusahaan terkesan sengaja mendatangkan orang dari luar daerah untuk melakukan pembongkaran anjung atau pondok itu,” ungkap Edi, salah seorang warga Pino Raya saat hearing di DPRD Bengkulu Selatan, Senin, 16 Desember 2024.

Warga yang memiliki pondok di lahan tersebut keberatan dengan tindakan arogan pihak PT. ABS.

Namun warga diminta untuk tenang. Tidak melakukan tindakan arogan menyikapi hal itu. Masyarakat pun memilih menempuh jalur yang sesuai aturan untuk menyelesaikan polemik tersebut.

“Kami berupaya menahan diri agar tidak terpancing dengan tindak arogan pihak perusahaan, kami menghindari terjadinya konflik.

Kami berupaya agar persoalan ini diselesaikan secara aturan, bukan dengan tindakan premanisme,” sambung Edi.

Atas dasar itulah, Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) mendesak Pemda Bengkulu Selatan melakukan tindakan menyikapi permasalahan tersebut. Harus ada langkah yang cepat untuk mencari benang merah permasalahan tersebut.

“Kami berharap DPRD bisa memfasilitasi kami (FMPR) bertemu dengan pihak PT ABS dan juga pihak terkait dari Pemda.

pt. abs disebut “memancing” konflik, fmpr desak pemda bengkulu selatan bertindak                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, polemik perusahaan perkebunan kelapa sawit pt. agro bengkulu selatan (abs) dengan masyarakat kecamatan pino raya belum juga tuntas.
terbaru, pihak perusahaan dinilai memancing konflik. pondok atau anjung warga yang didirikan di lahan yang diklaim berada di kawasan pt. abs, sengaja dirusak.  
baca juga:komisi iii dprd sepakat bahas raperda rpik
“beberapa waktu terakhir ini, pihak perusahaan (pt. abs) sengaja memancing konfik dengan masyarakat. banyak anjung warga yang dirusak.
pihak perusahaan terkesan sengaja mendatangkan orang dari luar daerah untuk melakukan pembongkaran anjung atau pondok itu,” ungkap edi, salah seorang warga pino raya saat hearing di dprd bengkulu selatan, senin, 16 desember 2024.
baca juga:presiden prabowo subianto lantik pimpinan dan dewas kpk, ini daftar namanya
warga yang memiliki pondok di lahan tersebut keberatan dengan tindakan arogan pihak pt. abs.
namun warga diminta untuk tenang. tidak melakukan tindakan arogan menyikapi hal itu. masyarakat pun memilih menempuh jalur yang sesuai aturan untuk menyelesaikan polemik tersebut.
baca juga:sekujang dan rejung dipatenkan sebagai warisan seni budaya dan adat seluma
“kami berupaya menahan diri agar tidak terpancing dengan tindak arogan pihak perusahaan, kami menghindari terjadinya konflik.
kami berupaya agar persoalan ini diselesaikan secara aturan, bukan dengan tindakan premanisme,” sambung edi.
atas dasar itulah, forum masyarakat pino raya (fmpr) mendesak pemda bengkulu selatan melakukan tindakan menyikapi permasalahan tersebut. harus ada langkah yang cepat untuk mencari benang merah permasalahan tersebut.
baca juga:akhirnya, dewan sepakati raperda penyelenggaraan perpustakaan
“kami berharap dprd bisa memfasilitasi kami (fmpr) bertemu dengan pihak pt abs dan juga pihak terkait dari pemda.
soalnya, polemik ini bisa berujung konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan jika tidak ada langkah segera yang dilakukan untuk penyelesaian,” sambung rusli, ketua fmpr.
baca juga:dkp ingatkan mitra sphp terkait pendistribusian dan harga jual beras
sementara itu, salah seorang warga lainnya yang juga anggota fmpr, pirman tono menyampaikan, polemik masyarakat dengan pt abs disebabkan karena proses pembebasan lahan yang dilakukan tidak sesuai prosedur.
sebab banyak masyarakat pemilik lahan yang merasa tidak pernah menjual lahan ke pt abs, tapi lahan tersebut sudah digarap pihak perusahaan.
baca juga:deteksi dini penyakit paru obstruktik kronik dan asma
“tahun 2014 lalu saya pernah diajak almarhum bapak saya ke lokasi lahan kami itu. waktu itu kami terkejut melihat lahan yang dimiliki turun temurun dari nenek moyang itu sudah digarap perusahaan, padahal lahan itu tidak pernah kami jual.
saya pernah menelusuri itu, waktu itu katanya ada yang memiliki skt lahan itu, saya juga kurang tahu kenapa skt bisa terbit,” ungkapnya.
baca juga:raih penghargaan dari ombudsman, pembenahan tetap ditingkatkan
menyikapi aspirasi fmpr tersebut, ketua komisi ii dprd bengkulu selatan, nissan deni purnama, sip mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi menyelesaikan polemik itu.
“aspirasi yang disampaikan fmpr kami tampung, ini akan menjadi bahan kami. selanjutnya kami akan mengundang pihak terkait, diantaranya pt abs dan juga opd terkait yang membidangi persoalan ini,” ujar deni. (yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan