337 Usulan pemekaran Daerah Masuk Ke Kemendagri

Reporter: |

Editor: Sahri |

Rabu , 11 Dec 2024 - 18:01

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto-Ist-radarselatan.bacakoran.co

337 usulan pemekaran daerah masuk ke kemendagri                            radarselatan.bacakoran.co, jakarta - pemerintah belum mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (dob) atau pemekaran daerah.
namun usulan dari daerah yang ingin membentuk daerah otonomi baru terus bermunculan.
baca juga:dewan ingatkan pentingnya penataan kawasan perkotaan
bahkan total usulan pembentukan dob yang disampaikan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) jumlahnya sudah ratusan. 
wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto mengatakan, pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (dob) di tanah air.
jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.
baca juga:pemkab bedah 20 unit rtlh tahun depan
"tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya," kata bima ditemui usai rapat kerja komite i dpd ri dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) di kompleks parlemen, senayan, jakarta, belum lama ini.
namun, dia menekankan diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium tersebut sebab menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan dob.
"hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. jadi harus melibatkan banyak pihak," ucapnya.
baca juga:pembukaan jambore cabang iii kwarcab bengkulu selatan sukses
bima menyampaikan bahwa diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam rapat kerja bersama komite i dpd ri tersebut.
pemerintah sudah beberapa kali menggelar pembahasan rencana pencabutan moratorium pembentukan dob.
namun pemerintah juga harus mempertimbangkan anggaran yang dibutuhkan dengan dibentuknya kabupaten, kota atau provinsi.
jika kebijakan moratorium dicabut, kemungkinan pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. artinya tidak semua usulan yang masuk akan disetujui.
baca juga:pertumbuhan ekonomi bengkulu meningkat signifikan
"ada dob yang baik, tetapi banyak juga catatan dob yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang," ujarnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan