Tak Relevan Lagi, Perda RTRW Bengkulu Selatan Direvisi

tak relevan lagi, perda rtrw bengkulu selatan direvisi radarselatan.bacakoran.co, kota manna - pemerintah daerah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan (bs) telah melaksanakan konsultasi publik tahap ii dalam rangka menyusun revisi perda rencana tata ruang wilayah (rtrw). revisi perda ini disesuaikan dengan kondisi perubahan-perubahan dari pemanfaatan ruang, dan mengakselerasi semua aspek pembangunan di bengkulu selatan. perda rtrw akan menaungi pemanfaatan-pemanfaatan ruang konteks pembangunan yang memanfaatkan ruang. baca juga:polda imbau warga waspadai hoax selama tahapan pilkada sekretaris daerah (sekda) kabupaten bengkulu selata, sukarni, m.si saat membuka kegiatan konsultasi publik tahap ii dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten bengkulu selatan mengharapkan ada rumusan secara detail terkait rencana revisi yang akan dilakukan. baca juga:butuh pangkas tanam tumbuh, pln ulp manna siaga 24 jam "kemungkinan dulunya ada ketentuan-ketentuan detil kebijakan yang mana saat ini menghambat kebijakan pembangunan seperti pembangunan fisik menghambat peremajaan sawit, menghambat potensi batu galian c. dengan begitu diharapkan rtrw bisa mengakselerasi semua aspek pembangunan di bengkulu selatan, yang mana rtrw akan menanguni pemanfaatan-pemanfaatan ruang konteks pembangunan yang memanfaatkan ruang," tutur sukarni. baca juga:pembangunan jangan hanya fokus infrastruktur, perhatikan ruang terbuka hijau nantinya pembangunan yang akan dilakukan bisa sesuai dengan pemanfaatan tata ruang yang ada didalam rtrw, yang mana rtrw merupakan konteks menzonasi pemanfaatan ruang yang mana nantinya setiap pembangunan yang dilakukan akan tertata. revisi rtrw sebagai landasan bagi pembangunan jangka panjang di kabupaten bengkulu selatan. baca juga:kaur pastikan program psr akan tetap berjalan "saya menekankan bahwa perencanaan tata ruang yang baik akan mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang," terang sukarni. sekda juga mengajak seluruh element untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan masukan, serta berbagi pandangan agar revisi rtrw ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan kabupaten bengkulu selatan. baca juga:kerja sama icon+ tetap berlanjut "melalui konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membangun kesepahaman bersama dalam menyusun tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan yang harmonis di kabupaten bengkulu selatan," pungkas  sukarni. sementara itu, kadis pupr bengkulu selatan, h teddy setiawan, st, m.si melalui kabid tata ruang, elwinda putra, s.sos menambahkan bahwa revisi ini dilakukan berdasarkan regulasi undang-undang cipta kerja dan serangkaian peraturan seperti pp nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman peninjauan revisi rt/rw kabupaten kota dan provinsi yang mana dalam lima tahun harus dilakukan revisi.  baca juga:menkes ri serahkan sepeda motor kepada bidan teladan di seluma "karena pemanfaatan ruang dan dinamika daerah perda saat ini sudah tidak relevan lagi. perda rtrw di bengkulu selatan terakhir diterbitkan tahun 2011,” katanya.  baca juga:pendaftaran pppk tahap ii dibuka, pelamar diingatkan lebih teliti dia mengatakan, revisi perda rtrw sudah sangat urgent, baik dari sisi regulasi maupun vaktual pemanfaatan ruang dan kondisi yang ada dilapangan. "perda ini nanti akan melindungi kawasan lindung dan mengatur pemanfaatan ruang baik itu dari segi sosial ekonomi, harmonis yang tertata dan berkelanjutan," pungkas  elwinda. dengan adanya perda rtrw maka pembangunan akan tertata dan bisa meminimalisir alih fungsi lahan dan penyerobotan lahan. (one)

Tag

• # perda rtrw
• # bengkulu selatan
• # pemkab bengkulu selatan

Share

• 
• 
• 
• 
•