Reskan ke PTUN, Bagaimana Proses Cetak Surat Suara?

Reporter: Suswadi AK |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 07 Oct 2024 - 19:30

SIDANG: Faizal Mardianto dan kuasa hukumnya saat memberikan keterangan pasca putusan Bawaslu yang menolak permohonan mereka -Andri Irawan-radarselatan.bacakoran.co

reskan ke ptun, bagaimana proses cetak surat suara?                            radarselatan.bacakoran.co - kota manna, rencana pasangan reskan effendi-faizal mardianto untuk kembali menggugat berita acara (ba) 235 tentang penelitian dan persyaratan administrasi hasil perbaikan bakal cabup dan bakal cawabup ke ptun tampaknya akan sedikit menganggu proses cetak suara oleh kpu bengkulu selatan (bs). 
reskan-faizal berencana mengajukan gugatan ke ptun setelah permohonan sengketa di bawaslu bs ditolak berdasarkan hasil putusan sidang ajudikasi yang digelar sabtu (5/10) sore.
baca juga:keputusan kpu bengkulu selatan bertentangan dengan pkpu? bawaslu kirim surat
ketua kpu bs, erina okriani mengatakan pihaknya tetap menghormati upaya hukum yang akan dilakukan reskan-faizal. 
hanya saja diakui erina, bila memang gugatan itu dilakukan, pihaknya akan menunda proses cetak surat suara yang saat ini desainnya telah mendapat persetujuan paslon. 
baca juga:musim hujan datang, masyarakat diimbau waspada dbd
“untuk spesimen surat suara memang sudah mendapatkan persetujuan paslon maupun tim masing-masing paslon. namun,
karena rencana gugatan ke ptun, jadi untuk proses cetak suaranya akan kita tunda. kami akan tetap menunggu hasil putusan jika memang gugatan akan berproses di ptun,” ujar erina. 
baca juga:bengkulu selatan masih berpotensi hujan lebat, warga diminta waspada
ketika gugatan akan masuk ke bawaslu, kpu menurut mantan ketua bawaslu bs ini sudah melaporkan ke kpu provinsi untuk diteruskan ke kpu ri.
begitupun dalam kondisi saat ini. pihaknya tetap berkoordinasi jika memang permohonan gugatan benar-benar dilakukan. 
baca juga:kembangkan mutu lulusan, akbid manna serius gandeng ptln
“apakah gugatan itu jadi atau tidak, kami menunggu. ada waktu 6 hari. hal ini sesuai uu nomor 1 tahun 2025 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi unang-undang,” jelas erina. 
dalam pasal 154 ayat (1) menyatakkan pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota telah dilakukan.
baca juga:pelantikan pengurus osis sman 8 bengkulu selatan periode 2024-2025
ayat (2) pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota.
ayat (3) dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara.
baca juga:bagaimana cara memulai usaha kecil yang sukses dan bersaing? yuk intip rahasianya!
“jadi ada waktu 3 hari untuk pengajuan gugatan setelah putusan bawaslu ditambah 3 hari lagi jika ada perbaikan. maka total ada 6 hari.
bila gugatan itu masuk, kami selaku pihak tergugat akan menerima surat pemberitahuan dari ptun. proses sidangnya selama 21 hari. jadi untuk cetak suara akan dilakukan akhir bulan ini atau setelah putusan,” ungkap erina. 
baca juga:terbaru honda t360 hybrid, perpaduan sempurna mobil masa lalu dan masa depan, unik dan antik
"dan ini bukan hanya kami saja. ada beberapa kabupaten/kota yang juga akan menunda proses cetak suara karena adanya gugatan. misalnya kabupaten empat lawan sumsel," sambung erina. 
sebagaimana diketahui, bakal paslon reskan effendi-faizal mardianto menggugat setelah reskan dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) sebagai bakal cabup pilkada bs 2024 lantaran statusnya sebagai mantan terpidana. 
baca juga:intip 7 cara memulai usaha sendiri
baca juga:yamaha rilis nmax versi tertinggi, seperti ini bentukannya
di mana, masa tunggu 5 tahun bagi seorang mantan terpidana yang pernah diancam penjara selama 5 tahun lebih belum dilalui oleh reskan.
menurut kpu, masa berakhirnya bimbingan mantan bupati bs 2010-2015 itu pada 25 januari 2022. keputusan kpu ini diperkuat bawaslu bs yang dalam putusannya menegaskan jika masa berakhirnya bimbingan reskan pada 25 januari 2022 atau baru berjalan 2 tahun 8 bulan terhitung penetapan paslon oleh kpu bs. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 8 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan