radarselatan.bacakoran.co - Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin mengharapkan peran serta Pemerintah Desa (Pemdes) dalam penanganan stunting.
Terutama keberadaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendampingi keluarga berisiko stunting di wilayah kerja masing-masing.
BACA JUGA:Mantan Pejabat Bengkulu Selatan Jadi Kepala Bapenda Seluma, Kepala DP3AKB
BACA JUGA:Heboh Mayat Perempuan di Pantai Lampung, Kemungkinan Salah Satu 3 Wanita Terseret Sungai Kedurang
Karena itu, Pemerintah desa (Pemdes) juga diminta mendukung dengan mengalokasikan anggaran yang berpihak pada penanganan stunting.
Untuk, tim pendamping keluarga yang terdiri dari Ketua TP PKK desa atau kelurahan, bidan desa atau tenaga medis dan kader penyuluh Keluarga Berencana (KB) diharapkan lebih proaktif melakukan pengawasan dan penanganan stunting di wilayah masing-masing.
BACA JUGA:Ahmad Dhani Terlihat Kaku saat Berpapasan dengan Maia Estianty di Acara Ultah Anang Hermansyah
BACA JUGA:Prancis akan Upayakan Mbappe Tampil di Olimpiade 2024
“Pemerintah desa diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang dapat mendukung kegiatan penanganan stunting, bias saja mengalokasikan anggaran untuk pengadaan makanan tambahan balita dan ibu hamil, ataupun mendukung penganggaran pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan dalam menekan stunting di desa," kata H.Rifai.
BACA JUGA:KPU Segera Umumkan 25 Anggota DPRD Kaur Terpilih
BACA JUGA:REKOR! Polres Bengkulu Selatan Amankan Puluhan Motor Knalpot Racing
Disampaikan Wabup, selain TPK, juga diharapkan adanya peran orang tua dalam memberikan pengasuhan secara baik dan benar terhadap anak-anaknya.
Sejak dari kandungan hingga lahir dan pertumbuhan dengan terus menjaga pemberian gizi yang seimbang.
“Pemerintah Desa tentu juga diharapkan dapat berperan aktif dengan menggunakan Dana Desa (DD) yang ada untuk mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting. Guna mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting di desa,” pungkas Rifai. (one)