radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Tim dari Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sumatera Selatan wilayah kerja Bengkulu berkunjung ke Kabupaten Kaur RABU, 22 Oktober 2025.
Pertemuan yang berlangsung di lantai 2 Kantor Bupati Kaur, menjadi momentum penting dalam membahas terkait penertiban hewan ternak berkeliaran yang menjadi masalah di Kabupaten Kaur.
Tim dari Kanwil Kemenham memberikan dukungan penuh terhadap penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Kami dari kantor hak asasi manusia wilayah Palembang dan Bengkulu mendukung penertiban hewan ternak, tapi masyarakat juga perlu diperhatikan terkait dengan penertiban itu," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Selatan, Hendry Maruli Tua, SH, MH usai menggelar pertemuan.
Penertiban hewan ternak ini dilakukan karena banyaknya hewan ternak yang dilepas liar dan menyebabkan masalah bagi masyarakat. Hewan ternak yang dilepas liar dapat merusak tanaman dan fasilitas umum, serta dapat mengganggu hak asasi manusia lainnya.
BACA JUGA:Warung Sembako Gilby Talang Padang Dibobol Maling, Uang Tunai Jutaan Rupiah Beserta Barang Raib
"Hewan ternak yang dilepas liar dapat mengganggu hak asasi manusia lainnya, sehingga perlu dilakukan penertiban," tambah Hendry.
Namun, penertiban hewan ternak harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan hak-hak peternak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mewadahi dan memfasilitasi peternak untuk membangun kandang yang memadai bagi hewan ternak mereka.
"Masyarakat perlu difasilitasi untuk memberikan kekuatan kandangnya, karena hewan ternak ini makhluk hidup yang perlu dijaga dengan baik," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur, Dr. Ir Hiftario Syaputra ST, M.Si menambahkan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program-program yang strategis dan penting bagi masyarakat, termasuk penertiban hewan ternak.
BACA JUGA:Yamaha Luncurkan XSR400, Perpaduan Sempurna Gaya Retro dan Teknologi Modern
"Beliau sangat mendukung program-program pemula dan strategis dari pak bupati dan wakil bupati di dalam mendukung program-program tersebut," kata Dr Hiftario.
Pertemuan ini juga membahas terkait dengan HAM untuk ASN yang ada di Kabupaten Kaur. pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kaur.
"Ada beberapa bahasan penting diantaranya terkait dengan HAM untuk mendapatkan layanan pendidikan kesehatan termasuk juga pelayanan sosial," katanya. (jul)