radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Seluma gencar melakukan penertiban aset kendaraan dinas.
Sebanyak 15 unit kendaraan sepeda motor dinas (tornas) berhasil di tarik dan diamankan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seluma.
BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Kembali Bedah Rumah Warga Kurang Mampu
Sebelumnya tornas tersebut digunakan oleh guru dan pengawas sekolah.
Kepala Dinas Dikbud Seluma Farzian mengatakan langkah ini diambil sebagai bagian dari proses penertiban dan pendataan ulang aset milik negara, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah.
"Aset yang kami tertibkan berupa sepeda motor sebanyak 15 unit. Saat ini seluruh kendaraan sudah berada di kantor Dikbud Seluma," ujar Farzian.
BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Tak Akan Beri Ruang untuk Premanisme
Menurutnya tornas plat merah yang ditarik dari tangan guru dan pengawas itu. Kemudian kondisi kendaraannya mengalami rusak berat hingga menunggak pajak dan sebagian kendaraan tidak difungsikan lagi karena guru dan pengawas pemegangnya sudah memasuki masa pensiun.
"Kami ingin data yang kami pegang benar-benar akurat, agar aset ini bisa dioptimalkan kembali atau dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya," tegas Farzian.
Menurutnya, Dinas Dikbud Seluma juga akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi tornas tersebut. Untuk memastikan apakah kendaraan tersebut masih bisa digunakan atau tidak kedepannya.
BACA JUGA:Masih Nekat Lepas Liarkan Hewan Ternak, Satpol PP Kaur Siap Pakai Obat Bius
"Kami akan cek kondisi dan perbaiki, jika masih bisa dimanfaatkan, tentu akan kami serahkan lagi kepada pihak yang membutuhkan.Tapi jika tidak, akan kami laporkan untuk penghapusan atau lelang sesuai prosedur yang berlaku," sambungnya.
Farzian menambahkan, penarikan kendaraan ini sebagai bagian dari proses penertiban dan pendataan ulang aset milik negara.
Sekaligus mendukung Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Teddy Rahman dan Gustianto, yang saat ini gencar melakukan pembenahan di berbagai lini pemerintahan.
Menurutnya, hal ini dilakukan menjadi langkah preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan aset negara.