RadarSelatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nissan Deni Purnama, SIP menyoroti sejumlah aset milik Pemda yang terbengkalai.
Semestinya aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan, sebab sudah banyak uang negara yang dihabiskan untuk pembangunannya. Jangan malah terbengkalai dan rusak begitu saja.
“Sejumlah aset daerah berupa bangunan dan tanah yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan terbengkalai. Tentu itu sangat disayangkan, karena buat apa dibangun kalau tidak dimanfaatkan, sudah banyak uang negara habis untuk pembuatan itu,” kata Deni.
BACA JUGA:Banyak Yang Belum Tahu, Ini Manfaat Daun Balakacida
BACA JUGA:May Day 2025 di DPR Diwarnai Polisi Semprot APAR, Massa Balas Lempar Botol
Aset terbengkalai yang paling banyak adalah aset tidak bergerak, contohnya rest area di Kecamatan Kedurang Ilir perbatasan dengan Kabupaten Kaur.
Sudah ratusan juta anggaran daerah dihabiskan membangun fasilitas tersebut. Namun saat ini kondisinya memprihatinkan. Bukannya menjadi rest area, justru menjadi semak belukar dan sarang hantu.
BACA JUGA:Ratusan Massa Tuntut Kejelasan Laporan
BACA JUGA:Manfaat Daun Kersen dan Cara Tepat Mengolahnya
Kemudian ada beberapa aset lain, seperti lapangan basket di Padang Panjang, embung penampungan air, taman kota, perumahan milik OPD.
Karena terbengkalai, bangunan yang dibuat menggunakan uang rakyat itu beralih fungsi untuk hal negatif.
“Sangat disayangkan aset yang dibuat menggunakan uang rakyat dibiarkan tidak terawat dan terbengkalai. Untuk apa daerah membangun kalau tidak dimanfaatkan. Justru hanya dijadikan untuk orang-orang melakukan hal negatif,” sesal Deni.
BACA JUGA:Dispar Bengkulu Selatan Bersihkan Lahan Untuk Proses Relokasi Pedagang
BACA JUGA:Toyota Kijang Super: Mobil Legendaris Pemilik Fitur Canggih
Selain meminta aset terbengkalai difungsikan, Deni juga meminta Pemda mendata kembali keberadaan aset milik daerah. Sebab banyak aset milik Pemda yang sudah tidak jelas keberadaanya, bahkan sudah diklaim milik pribadi.
“Data aset perlu diakuratkan lagi. Lakukan pendataan secara rinci untuk mengetahui keberadaan aset daerah. Jangan biarkan data aset tidak jelas karena hal itu dapat merugikan daerah,” tukas politisi Golkar ini.
(yoh)