Rincian APBD 2026 Setelah Disahkan DPRD Seluma

TAIS - Setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD Seluma bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, raperda Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disetujui menjadi APBD. 
Persetujuan ini melalui rapat paripurna DPRD Seluma yang digelar, serta dihadiri oleh Bupati Seluma Teddy Rahman serta Ketua DPRD Seluma April Yones. 
Setelah dilakukan pengesahan, untuk total belanja daerah dalam APBD sebesar Rp 996.098.653.665 atau berkurang dari usulan sebelumnya. 

BACA JUGA:Ngeluh Pelayanan PLN? Lapor ke Sini

BACA JUGA:Jumat Berkah, Bhayangkari Polres Kaur Bagikan Makanan Gratis

Di mana pada rencana awal belanja daerah sebesar Rp 1,03 triliun lebih. Kemudian untuk pendapatan daerah sendiri sebesar Rp 979.495.202.611. Untuk pendapatan daerah bersumber dari pendapatan transfer pemerintah Pusat  Rp890.402.682.000. 
Kemudian pendapatan transfer antar daerah     Rp 28.482.466.327. Kemudian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Rp15.937.920.000.

BACA JUGA:Bupati Kaur Sambut Kunker Danlanal Bengkulu, Ini yang Dibahas

BACA JUGA:Final di APBD Seluma 2026 TPP PNS Dipangkas 30 Persen

Sedangkan dari sektor  Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 44.672.134.284. Yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 30.469.694.210. Kemudian Retribusi Daerah     Rp1.437.244.335. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 1.555.817.895. Lain-lain PAD yang sah Rp11.209.377.844.
Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Herman Suyadi mengatakan dari total pendapatan daerah sebesar Rp 979.495.202.611, pemerintah daerah merencanakan belanja daerah pada tahun 2026 sebesar Rp996.098.653.665, sehingga masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp16.603.451.054. 

BACA JUGA:Wujudkan Komitmen Transparansi, Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik

BACA JUGA:Ingatkan Pejabat Kerja Yang Baik Dan Loyalitas Demi Pelayanan Masyarakat

"Setelah melalui pembahasan masih terjadi surplus belanja atau defisit anggaran sebesar Rp 16,6 miliar lebih. Pada pembahasan yang dilakukan sejumlah usulan belanja sudah dipangkas. Salah satunya adalah belanja pegawai pada pos Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi PNS," pungkas Herman Suyadi. (rwf)