radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Pemilih matre atau pemilih yang memilih pasangan calon (paslon) karena uang diprediksi mendominasi di pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan.
Berdasarkan pantauan dan pengamatan di lapangan, banyak pemilih yang menunggu “amplop calon” menjelang PSU tanggal 19 April 2025.
BACA JUGA:Job Fair Merah Putih Digelar 10 April, Terbagi Tiga Sesi
Para pemilih mempunyai segudang alasan untuk memberikan hak suara jika ada imbalan. Pemilih menganggap kalau PSU ini adalah pesta kedua setelah sebelumnya sudah menyalurkan hak suara pada pemilihan tanggal 27 November 2024 lalu.
Beberapa masyarakat yang ditemui Rasel mengakui kalau mereka mengharapkan amplop dari calon bupati-wabup.
BACA JUGA:Bulog Berhasil Serap Beras Petani 760 Ton
Bahkan beberapa masyarakat menyatakan tidak akan datang ke TPS jika tidak ada “serangan pajar” menjelang hari pencoblosan.
“Kalau saat ini belum bisa menentukan pilihan, menunggu siapa yang memberi amplop. Kalau tidak ada yang ngasih amplop mungkin tidak datang ke TPS, soalnya kemarin (27 November 2024) sudah kami nyoblos,” ungkap beberapa masyarakat yang ditemui Rasel.
BACA JUGA:Pemprov Desak PT Pelindo Mempercepat Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai
Banyaknya pemilih “matre” ini jelas menimbulkan potensi politik uang di PSU Pilkada Bengkulu Selatan.
Celah terjadinya permainan politik uang sangat besar. Sebab pemilih sudah berani terang-terangan menagih imbalan dari kandidat.
BACA JUGA:Pemda Bengkulu Selatan Tunggu Keseriusan Calon Investor China
Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan kalau politik uang tidak boleh dilakukan dalam proses pemilu. Politik uang merupakan kecurangan yang merusak demokrasi, pelaku bisa dijerat pidana.
BACA JUGA:Pesan Sekda Kepada ASN Pasca Libur Idul Fitri
“Politik uang jelas pelanggaran, pemberi dan penerima bisa dijerat pidana. Kami akan melakukan pengawasan maksimal untuk mencegah terjadinya permainan politik uang di PSU pilkada ini,” kata Anggota Bawaslu Bengkulu Selatan.