radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengusulkan Empat pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan itu disampaikan setelah DPRD Provinsi Bengkulu menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi untuk persyaratan penetapan unsur pimpinan, yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang digelar pada, Senin (14/10).
BACA JUGA:Pelantikan Pengurus OSIS dan MPK SMAN 5 Bengkulu Selatan Periode 2024-2025
Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Bengkulu, Fery Ernes Parera mengatakan, ada beberapa kelengkapan telah dituangkan dalam persyaratan yang ada di aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA).
"Itu kita ikuti saja, salah satunya adalah berita acara pelantikan DPRD, kemudian usulan dari partai politik, termasuk juga risalah rapat paripurna dan keputusan DPRD," kata Ferry, Selasa (15/10).
BACA JUGA:Mudahkan Petani, Tahun Depan Jalan Menuju Pama Lipai Ditingkatkan Pembangunanya
Ferry mengatakan, usulan disampaikan oleh pimpinan sementara DPRD Provinsi ke Kemendagri melalui Gubernur. Nantinya Gubernur yang akan menyampaikan kepada Mendagri.
"Setelah semuanya lengkap kita usulkan melalui aplikasi SIOLA," ujar Ferry. Dia menambahkan, untuk proses penerbitan SK, diserahkan sepenuhnya kepada Kemendagri.
BACA JUGA:Situs Megalitikum Tebing Tinggi Pagar Alam, Bukti Peninggalan Sejarah di Tanah Besemah
Namun pihaknya berharap SK itu bisa cepat diterima sebelum masa pelantikan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Bila terlalu lama maka kemungkinan pelantikan tertunda, dan menunggu menteri kabinet baru dilantik.
"Kalau terlalu lama, berarti kita akan menunggu menteri yang baru. Tapi kewenangan kita adalah menyampaikan sesegera mungkin kepada Menteri," ujar Ferry.
BACA JUGA:Bukan di Jawa, Situs Megalitik Terbesar di Indonesia Ternyata Ada Di Sumatera, Ini Lokasinya
Sebelumnya, Empat pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu periode 2024 - 2029 resmi diumumkan.
Pengumuman tersebut berdasarkan rekomendasi dari empat partai politik yang memiliki kursi terbanyak, yakni Golkar 10 kursi, PAN 6 kursi, PDI 6 kursi dan Gerindra 6 kursi.