radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Selatan akan menggandeng aparatur penegak hukum (APH) untuk mengungkap informasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang “disunat” oknum tertentu.
Apalagi laporan pemotongan dana beasiswa tersebut sudah resmi disampaikan ke Dinas Dikbud Bengkulu Selatan dan telah diproses lebih lanjut.
BACA JUGA:Meski Dapat Kuota 1.204 CPPPK, Seluma Tak Ingin Gegabah Sampaikan Pengumuman
Plh. Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Selatan Lusi Wijaya M.Pd mengakui adanya laporan dugaan pemotongan PIP yang dilakukan oknum tertentu.
Bahkan pelapor juga menyertakan alat bukti rekaman suara penerima PIP yang mengaku beasiswanya dipotong. Lalu ada juga rekaman video yang merujuk pada pengerahan penerima untuk setor uang ke koordinator kecamatan (korcam) tertentu.
Besaran pemotongan PIP yang dilakukan beragam, mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu bahkan ada yang Rp75 per peserta didik setiap kali pencairan bantuan.
BACA JUGA:Terlibat Geng Motor, 34 Remaja di Bengkulu Diamankan, 2 Ditahan
Sedangkan besaran beasiswa PIP yang diterima, jenjang SMP Rp 750 ribu dan SD Rp 450 ribu.
"Kami menegaskan pemotongan ataupun pengembalian sejumlah uang yang masuk dalam laporan Dikbud Bengkulu Selatan, bukan atas perintah pejabat Dinas Dikbud Bengkulu Selatan maupun kepala sekolah," tegas Lusi kepada Rasel di ruang kerjanya, Selasa (1/10/2024) siang.
Lusi memastikan oknum yang menerima pengembalian Dana PIP tersebut bukan berasal dari pihak sekolah, melainkan dari luar.
Lusi juga mengungkapkan pemotongan ini tentu sangat mencederai dunia pendidikan, karena mayoritas penerima PIP merupakan masyarakat miskin.
BACA JUGA:Kaur Buka Peluang Lulusan SD dan SMP Jadi PPPK
Pasalnya PIP merupakan program Kemendikbudristek RI untuk siswa kurang mampu yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat miskin dalam menempuh pendidikan.
Dari data Dinas Dikbud Bengkulu Selatan, ada 14 ribu penerima PIP tingkat SD hingga SMA sederajat.
"Laporan sudah ada, baik tertulis yang disampaikan oleh pihak sekolah mengenai pemotongan itu, tapi yang paling penting bukan dari pihak dinas ataupun sekolah.