Luhut Tolak Permintaan Prabowo Untuk Jadi Menteri, Namun Dia Siap Bantu Prabowo

radarselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pernah diminta oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi menteri setelah resmi dilantik.

Namun Luhut mengaku menolak permintaan Prabowo tersebut. Luhut mengaku dirinya sudah tidak ingin lagi menjadi menteri dan ingin beristirahat.

BACA JUGA:PAW Imron Amin Yusun Tergantung Gubernur

Namun Luhut mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo jika diminta. Luhut mengaku siap menjadi panesehat. 

"Saya siap menjadi penaseihat beliau kalau masih diminta," kata Luhut. Diketahui Luhut Binsar Pandjaitan merupakan tokoh nasional yang memiliki pranan penting dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo 10 tahun terakhir.

Luhut juga memiliki hubungan baik dengan Prabowo Subianto saat keduanya masih sama sama aktif di TNI.

BACA JUGA:Kabar Gembira Untuk ASN, Gaji ke-13, Ini Jawal airan dan Besarannya

BACA JUGA:Wagra Diminta Kandangkan Ternak, Satpol Gelar Razia Besar Besaran Jelang Lebaran Haji, Ini Jadwalnya

Bahkan Prabowo Subianto pernah menjadi anak buah Luhut. Prabowo pernah mengaku jika dirinya mendapat sebutan khusus dari Luhut saat dia masih berpangkat kapten. Luhut memberikan sebutan angka 8 sebagai sandi untuk menyebut nama Prabowo. 

Bahkan prabowo sempat menyebut jika angka 8 yang diberikan oleh Luhut itu seakan akan memiliki nilai sendiri dalam kehidupannya. Bahkan beberapa peristiwa penting dalam hidupnya juga selalu berkaitan dengan angka 8.

Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Raka Buming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah berakhirnya periode kepemimpinan Jokowi. Saat ini isu soal kabinet Prabowo hangat diperbincangkan.

BACA JUGA:Longsor Masih Mengintai di Perbatasan Manna-Tanjung Sakti, Ini Saran Polisi

Sejumlah nama muncul meski beberapa kali dibantah oleh orang-orang dekat Prabowo. Yang paling santer adalah soal jumlah kementerian nanti yang diperkirakan bakal lebih dari 40 kementerian. Hal ini diperkuat dengan revisi UU Kementerian yang sedang digodok di DPR. (**)