BPKP Temukan Program Pemda Berpotensi Tidak Efektif

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menemukan potensi ketidakefisienan dan ketidakefektifan pada program pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

Temuan itu didapat berdasarkan hasil evaluasi pada perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi catatan adalah terkait kemiskinan dan stunting.

BACA JUGA:Pasca Nyaris Bentrok Nelayan Pantai Pasar Seluma dan Nelayan Trawl Pulau Baai, Alot Tanpa Kesepakatan

Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Faisol Cahyo mengatakan, anggaran yang dinilai tidak relevan dengan sasaran strategis, seperti program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting, diminta untuk diperbaiki.

"Ada lima bidang yang kami lakukan pengawasan tahun ini, yakni stunting, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan," kata Faisol seusia High Level Meeting (HLM) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda Tahun 2025 bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selasa (11/2).

Terkait catatan, Faisol mengatakan, BPKP telah memberikan saran perbaikan terkait indikator sasaran strategis.

Selain itu, HLM ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan anggaran daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional.

BACA JUGA:Anggaran Rp87 Miliar Ditarik Pemerintah Pusat, Pemda Bengkulu Selatan “Gigit Jari”

"Fokus utama kami adalah memastikan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mengatakan, bahwa hasil evaluasi dan penganggaran yang dilakukan akan menjadi dasar dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kepemimpinan yang baru. 

"Kita akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan RPJMD yang telah disahkan. Seluruh visi-misi, termasuk janji kampanye kepada masyarakat, perlu diselaraskan dengan kebijakan anggaran berikutnya," ujar Rosjonsyah.

BACA JUGA:Mabuk, Dua Pemuda Aniaya Temannya Sendiri, Korban Ditusuk dan Dilempar Batu

Dikatakannya, Presiden Prabowo memiliki sasaran prioritas, seperti swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi gratis, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan stunting.

"Untuk itu pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara tepat guna mendukung target nasional tersebut," pungkasnya. (cia)