Sekda Bengkulu Selatan Ingatkan Budaya Kerja ASN Harus BerAKHLAK

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diingatkan menjalankan budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Hal itu perlu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 28 Agustus 2024 nomor B/58/SM.00.03/2024 perihal permohonan pengisian survei dan evaluasi budaya kerja tahun 2024.

BACA JUGA:Obat Aborsi Dijual Bebas, Polisi Telusuri Pihak yang Terlibat

Intruksi tersebut dilakukan agar seluruh ASN (PNS dan PPPK) berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan budaya BerAKHLAK.

"Budaya kerja ASN harus BerAKHLAK dibutuhkan, dan diharuskan bagi seluruh ASN, diharapkan diakhir tahun nanti hasil penilaian bisa meraih predikat yang sehat, atau ada peningkatan kriteria dari sebelumnya," kata Sekda Bengkulu Selatan Sukarni Dunip M.Si.

BACA JUGA:Konsumsi Ganja, Dua Mahasiswa Bengkulu Ditangkap Polisi

Survei yang dilakukan KemenPAN-RB dengan melakukan survei implementasi indeks core values ASN BerAKHLAK tahun 2024 kini masih dilakukan.

BACA JUGA:Dukung Pengamanan Pilkada, Linmas Kedurang Dibekali Pelatihan Bela Diri

Dimana diketahui, core values ASN BerAKHLAK merupakan nilai dasar bagi ASN yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. BerAKHLAK itu sendiri merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

BACA JUGA:39 Desa di Kaur Dapat Kucuran Insentif, Totalnya Rp 4,6 Miliar

Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi nilai dasar ASN yang disebut core values ASN BerAKHLAK.

Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat implementasi nilai dasar ASN di seluruh instansi pemerintah.

BACA JUGA:Masyarakat Serbu Pelayanan KB Gratis

“Untuk itu kami berharap semua ASN yang ada di seluruh instansi pemerintah daerah baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK bisa ikut berpartisipasi dalam survei budaya BerAKHLAK," pungkas Sukarni.