Pemprov Bakal Hibahkan Lahan di Enggano untuk Bakamla RI

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan lahan untuk dihibahkan ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Pulau Enggano. Lahan yang akan dihibahkan tersebut direncanakan seluas 12 hektar.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengatakan, hibah lahan ini guna menindaklanjuti permohonan dari pihak Bakamla RI guna mendirikan stasiun Bakamla RI di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Penataan DDTS 2025, Bangun Venue Adat Bengkulu

"Rencananya lahan yang akan menghibahkan lahan seluas 12 hektar di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara," kata Khairil.

BACA JUGA:Dongkrak Pertumbuhan Usaha Ternak Ikan, Pemda Bengkulu Selatan Harus Lakukan Ini

Di lahan tersebut nanti, jelas Khairil, akan dibangun fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengamanan laut, terutama di pulau terluar yaitu Pulau Enggano. Lahan yang akan  diserahkan adalah lahan yang sudah bersertifikat dan sudah "clear and clean" serta sudah tercatat pada aset pemerintah.

BACA JUGA:Wisata Tebat Besak Ditarget Go Nasional

"Sedapat mungkin, lahan tersebut berdekatan dengan pelabuhan laut di Pulau Enggano, yaitu di Desa Malakoni dan Kahyapu agar akses Bakamla dapat cepat dan lancar," ujar Khairil.

BACA JUGA:Masyarakat Dambakan Kelancaran Akses Desa Karang Cayo - Suban

Khairil mengatakan, ada dua opsi yang disiapkan. Opsi pertama adalah lokasi lahan yang akan dihibahkan yaitu lahan di SMAN 6 Enggano seluas lebih kurang 12 hektar yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu, opsi lainnya yaitu lahan masyarakat yang bisa dihibahkan untuk Bakamla.

BACA JUGA:Penyerapan PSR Belum Optimal

"Nanti kita undang aparat desa setempat termasuk juga tokoh masyarakat maupun pemuka adat di Enggano untuk menawarkan lahan mereka ataupun aset desa yang bisa dihibahkan bagi kepentingan Bakamla," ujarnya.

BACA JUGA:Pemerintah Desa Diminta Gelar Rembuk Stunting

Dipilihnya lahan di Pulau Enggano tersebut, jelas Khairil, selain untuk kepentingan meningkatkan perannya di wilayah Indonesia Tengah dengan membangun Sistem Keamanan dan Pemantauan Maritim "National Maritime Security System" (NMSS), juga untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dari pulau terluar tersebut.