Bupati Geram, Banyak ASN dan Pejabat Malas Bayar Pajak Ranmor

Reporter: Wawan Suryadi |

Editor: Suswadi AK |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 18:01

RANDIS: Tampak puluhan Randis milik ASN dan pejabat Bengkulu Selatan sedang terparkir di halaman kantor bupati-WAWAN/Rasel-radarselatan.bacakoran.co

Untuk itu, ke depannya Gusnan berharap agar UPTD PPD Samsat BS dapat lebih tegas lagi kepada seluruh ASN jika masih ada yang kedapatan menunggak bayar pajak kendaraan.

Apalagi, jika sampai masih ditemui kendaraan dinas yang mati pajak dan sebagainya. Sebab, Gusnan menyakini negara telah menganggarkan uang untuk ASN tersebut.

"Pak Sekda harus ingatkan ASN yang seperti itu. Tolong jangan sampai hal ini terus terjadi lagi," pesan Gusnan.

Tidak hanya itu, sebagai bentuk dan langkah tegasnya, Bupati mendorong pihak Samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang tercatat nunggak pajak.

Akan tetapi, sebelum dilakukan pemblokiran, pemilik kendaraan bersangkutan sudah lebih dulu dilakukan pemanggilan dan diklarifikasi terkait tunggakan pajak berjalan.

"Saya yakin Samsat tegas. Blokir saja data kendaraannya kalau tetap bandel," tegas Bupati. (one)

bupati geram, banyak asn dan pejabat malas bayar pajak ranmor                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi kembali dibuat geram dengan ulah para oknum pejabat maupun asn lingkungan pemkab bengkulu selatan.
kali ini bupati geram karena banyak pejabat dan asn yang dikabarkan malas membayar pajak kendaraan dinas (randis) maupun kendaraan bermotor (ranmor) milik pribadi.
baca juga:pelayanan publik program buji'an dusun mengusung konsep one day service
akibatnya, banyak randis dan ranmor yang masih tercatat menunggak pajak. padahal itu merupakan kewajiban mereka.
menurut bupati, membayar pajak kendaraan tepat waktu itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah memiliki kendaraan. baik kendaraan pribadi apalagi kendaraan dinas.
baca juga:4 ribu kendaraan ditarget manfaatkan program pemutihan pajak
selain itu, membayar pajak kendaraan merupakan bentuk dukungan terhadap capain pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak setiap tahunnya. 
sehingga, jika masih ada seorang pejabat namun malas bayar pajak kendaraan. hal itu menurut bupati sudah sangat keterlaluan.
baca juga:pemprov bengkulu uji emisi mobil dinas
"apa nggak malu? saya tanya salahnya dimana? saya rasa yang bersangkutan memang malas keluarkan uang. setiap saat sudah saya ingatkan. seorang asn itu harusnya jadi contoh yang baik bagi masyarakat," sesal bupati.
oleh karena itu, bupati mengajak agar seluruh pejabat, terkhusus seluruh asn di kabupaten bs untuk aktif dan taat dalam membayar pajak kendaraan.
baca juga:ini nama daftar nama 9 anggota pansel kompolnas yang diumumkan menko polukam
apalah, mengenai kepatuhan asn terhadap membayar pajk kendaraan tepat waktu sudah dijelaskan secara tegas dalam instruksi sekda provinsi bengkulu isnan fajri, s.sos, m.kes nomor : 973/2673/bpkd.5/2023.
sehingga, tidak alasan lagi bagi seluruh asn apalagi sudah pejabat untuk bermalas-malasan untuk membayar pajak kendaraan. seharusnya, dalam urusan seperti ini asn itu harus terdepan.
baca juga:ini daftar parpol berhak usung paslon di pilkada bengkulu selatan 
untuk itu, ke depannya gusnan berharap agar uptd ppd samsat bs dapat lebih tegas lagi kepada seluruh asn jika masih ada yang kedapatan menunggak bayar pajak kendaraan.
apalagi, jika sampai masih ditemui kendaraan dinas yang mati pajak dan sebagainya. sebab, gusnan menyakini negara telah menganggarkan uang untuk asn tersebut.
baca juga:kekeringan ancam petani, bmkg sebut 19 persen wilayah indonesia sudah masuk musim kemarau, ini daerahnya
"pak sekda harus ingatkan asn yang seperti itu. tolong jangan sampai hal ini terus terjadi lagi," pesan gusnan. 
tidak hanya itu, sebagai bentuk dan langkah tegasnya, bupati mendorong pihak samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang tercatat nunggak pajak.
baca juga:pemdes diminta dukung penanganan program kesehatan
akan tetapi, sebelum dilakukan pemblokiran, pemilik kendaraan bersangkutan sudah lebih dulu dilakukan pemanggilan dan diklarifikasi terkait tunggakan pajak berjalan.
"saya yakin samsat tegas. blokir saja data kendaraannya kalau tetap bandel," tegas bupati. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan