Rugikan Daerah, PDIP Desak Usut “PPPK Siluman”

radarselatan.bacakoran.co, BINTUHAN - Pencoretan honorer yang lolos seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai sangat merugikan daerah.

DPC PDI Perjuangan Kaur mendesak aparat mengusut kasus ini lebih lanjut. Terutama bagi yang memalsukan dokumen dalam data saat mereka menjadi honorer.

BACA JUGA:Cuaca Buruk di Kaur Kembali Nyaris Telan Korban

Bila memang tidak memenuhi syarat, mereka seharusnya tidak lolos dari awal pemberkasan, bukan malah lolos seleksi administrasi hingga berujung pencoretan.

"Ini kategori kejahatan serius, memalsukan dokumen, kami atas nama DPC PDI Perjuangan Kaur meminta kasus ini diusut tuntas," kata Ketua DPC PDIP Kaur Martina Sulistyawati menghubungi Rasel, kemarin.

Dia menuding ada oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan. Akibatnya orang yang benar-benar menjadi honorer bertahun-tahun, dirugikan karena kesempatan mereka menjadi ASN terpangkas.

BACA JUGA:12 Petak Lahan Warga Terdampak Pelabuhan Nelayan

BACA JUGA:Seluma Kembali Gelar Seleksi ASN, Hari Ini Bupati Jemput Kuotanya

Ia berharap tidak hanya diberikan ganjaran pembatalan sebagai ASN, namun juga ikut diproses hukum.

"Ini kejahatan terstruktur, kami atas nama PDI Perjuangan meminta aparat penegak hukum dan yang berkompeten lainnya turun tangan," pinta Martina.

Sebagaimana diketahui Pemkab Kaur membatalkan 7 orang yang dinyatakan lulus ASN PPPK. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dokumen, ternyata data yang disampaikan tidak benar. Bahkan ada yang berupaya memanipulasi data.

Hal itu terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan tidak akuratnya data honorer yang lulus sebagai PPPK.

Sebelumnya Sekda Kaur Dr Drs Ersan Syahfiri, MM dalam pengumuman nomor 800/28/BKD-PSDM/KK/2024 menyebut tenaga kesehatan 1 orang dan tenaga teknis 6 orang dibatalkan kelulusannya sebagai PPPK.

BACA JUGA:Korban dan Pelaku Pembacokan Akhirnya Berdamai