Lagi-lagi Pembayaran TPP ASN Molor, Ini Alasannya...

Reporter: Wawan Suryadi |

Editor: Suswadi AK |

Rabu , 06 Mar 2024 - 19:38

Ilustrasi TPP-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

Dengan adanya perubahan kelas jabatan, membuat ada perubahan dari segi birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dibagi dalam tiga tahapan.

Pertama penyederhanaan struktur. Kedua penyederhanaan jabatan fungsional. Ketiga penyederhanaan penetapan sistem kerja.

Tiga-tiganya sudah dilakukan, tetapi penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan tidak serta merta diikuti dengan jabatan, Anjab dan sebagainya yang terjadi akibat perubahan, seperti mutasi.

Sehingga ada beberapa OPD yang memang ada surat dari Kemendagri sebagai pembinanya karena harus meminta persetujuan dari MenPAN-RB, juga menjadi kendala pencairan TPP.

Untuk itu, Bagian Ortala Setkab Bengkulu Selatan masih melakukan verifikasi besaran TPP yang akan diberikan. “Semoga dalam pekan ini atau secepatnya semuanya sudah selesai dan TPP akan segera dibayarkan,” ungkap Suwito.

“Untuk pembayaran TTP kami targetkan secepatnya dalam bulan Maret ini. Untuk keterlambatan setiap tahunnya, mulai 2024 kami telah menyusun ulang dengan cara membongkar Anjab dan ABK seluruh OPD. Setidaknya pada bulan Juni nanti sudah kita serahkan ke MenPAN RB untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah itu di akhir tahun kita sudah mempunyai angka dasar besaran TPP. Kalau ada regulasi baru, tinggal mengikuti. Sehingga pembayaran TPP bisa dilakukan pada awal anggaran baru," pungkasnya. (one)

lagi-lagi pembayaran tpp asn molor, ini alasannya...                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - para aparatur sipil negara (asn) lingkungan pemkab bengkulu selatan harus bersabar untuk menikmati tambahan penghasilan pegawai (tpp). pasalnya pembayaran tpp dipastikan akan kembali molor seperti tahun lalu.
kabag organisasi setkab bengkulu selatan, suwito s.sos, mm mengakui keterlambatan pembayaran tpp asn terjadi  setiap tahun karena ada perubahan regulasi tpp.
baca juga:kemenag: waktu puasa tunggu sidang isbat
di tahun 2023, diterbitkan permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan apbd 2024. disana ada beberapa ketentuan dengan pemberian tpp asn.
"ketentuan itu yang pertama untuk pejabat struktural dan fungsional yang ada di inspektorat yang dituangkan dalam permendagri,” ungkap suwito.
baca juga:satgas pangan sidak harga sembako, masih stabil!
dalam permendagari tersebut, ttp untuk auditor inspektorat harus lebih tinggi dibandingkan dengan opd lain, tetapi di bawah sekretaris daerah.
kedua terkait dengan pejabat di ukpbj yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah, juga harus dilakukan penyesuaian.
baca juga:asn diberikesempatan melanjutkan pendidikan s2
akibatnya, komposisi besaran digerak menyesuaikan dengan peraturan. selain itu juga harus dilakukan penilaian untuk menentukan besaran ttp.
penilaian ttp dilakukan terhadap beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan kondisi kerja. biasanya pergerakan besaran tpp terjadi pada beban kerja setiap asn.
baca juga:vaksin pmk untuk sapi kembali dilanjutkan
karena penghitungan-penghitungan itu, sampai di akhir tahun 2023 lalu, baru bisa memasukkan rancangan ke dalam sistem proses tpp permendagri yang masih dalam proses.
"intinya keterlambatan pembayaran ttp yang hampir setiap tahun terjadi ini karena adanya regulasi-regulasi baru atau ada perubahan. karena di dalam permendagri itu sudah jelas. untuk pejabat struktural dan fungsional di inspektorat harus lebih tinggi tpp nya terkait dengan tugas dan fungsi mereka yang mereview seluruh opd yang ada di bengkulu selatan, selain perubahan kelas jabatan yang sudah kita lakukan," beber suwito.
baca juga:warga serbu pasar murah, sekejap 6 ton beras ludes 
dengan adanya perubahan kelas jabatan, membuat ada perubahan dari segi birokrasi. penyederhanaan birokrasi dibagi dalam tiga tahapan.
pertama penyederhanaan struktur. kedua penyederhanaan jabatan fungsional. ketiga penyederhanaan penetapan sistem kerja.
tiga-tiganya sudah dilakukan, tetapi penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan tidak serta merta diikuti dengan jabatan, anjab dan sebagainya yang terjadi akibat perubahan, seperti mutasi.
baca juga:anggota dprd bengkulu selatan minta pemda selalu pantau kenaikan harga beras
sehingga ada beberapa opd yang memang ada surat dari kemendagri sebagai pembinanya karena harus meminta persetujuan dari menpan-rb,  juga menjadi kendala pencairan tpp.
untuk itu, bagian ortala setkab bengkulu selatan masih melakukan verifikasi besaran tpp yang akan diberikan. “semoga dalam pekan ini atau secepatnya semuanya sudah selesai dan tpp akan segera dibayarkan,” ungkap suwito.
“untuk pembayaran ttp  kami targetkan secepatnya dalam bulan maret ini. untuk keterlambatan setiap tahunnya, mulai 2024 kami telah menyusun ulang dengan cara  membongkar anjab dan abk seluruh opd. setidaknya pada bulan juni nanti sudah kita serahkan ke menpan rb untuk mendapatkan rekomendasi. setelah itu di akhir tahun kita sudah mempunyai angka dasar besaran tpp. kalau ada regulasi baru, tinggal mengikuti. sehingga pembayaran tpp bisa dilakukan pada awal anggaran baru," pungkasnya. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan