Pakar: Kecurangan Pilpres Dibuktikan Melalui MK, Bukan Melalui Hak Angket

Reporter: Sahri Senadi |

Editor: Sahri Senadi |

Jumat , 23 Feb 2024 - 18:00

Pakar: Kecurangan Pilpres Dibuktikan Melalui MK, Bukan Melalui Hak Angket-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

pakar: kecurangan pilpres dibuktikan melalui mk, bukan melalui hak angket                            radarselatan.bacakoran.co - jakarta, - calon presiden nomor urut 03, ganjar pranowo, mendorong partai politik untuk menggunakan hak angket dan interpelasi untuk menyelidiki kecurangan dalam pemilu 2024.
namun, pakar hukum menegaskan bahwa hak angket bukanlah prosedur yang tepat untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu.
baca juga:pemimpin amanah yang diharapkan allah 
baca juga:1 perempuan hanyut ditemukan, tim terus cari 3 korban lainnya
hak angket merupakan hak dpr untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara, yang diduga melanggar hukum.
menurut radian syam, seorang pakar hukum tata negara dari universitas trisakti, penentuan hak angket harus disetujui oleh setidaknya separuh anggota dpr ri.
baca juga:caleg dan saksi ungkap dugaan kecurangan pemilu di bengkulu selatan, minta gelar psu
"hak angket harus mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah anggota dpr," ujar radian dalam pernyataannya, belum lama ini.
jika hak angket disetujui, maka akan dibentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan. setelah itu, hasil penyelidikan akan dilaporkan kepada rapat paripurna dpr dalam waktu maksimal 60 hari sejak pembentukan panitia.
baca juga:puluhan unit rumah di 4 kecamatan direndam banjir
baca juga:3 desa di pino raya terendam banjir, jalan putus hingga perahu hanyut
radian juga menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran, dpr ri memiliki hak untuk menyatakan pendapat. "hak angket tidak perlu dilakukan jika semua pihak bersedia dan percaya bahwa proses pemilu berjalan dengan baik oleh penyelenggara pemilu," ujar radian, yang juga menjabat sebagai direktur eksekutif indigo network.
mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu, radian menegaskan bahwa lembaga yang berwenang sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu adalah bawaslu dan mahkamah konstitusi (mk).
baca juga:suara caleg selisih tipis, polisi pastikan pleno di ppk berjalan aman
baca juga:2 ppk selesai rapat pleno, ini prediksi unsur pimpinan dprd bengkulu selatan
"tidak perlu sampai menggunakan hak angket di dpr, pembuktian dapat dilakukan di mk setelah 3x24 jam penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh kpu tanpa perlu menggunakan hak angket.
harapannya adalah agar koridor hukum masing-masing dipergunakan dalam menyelesaikan masalah ini," tandasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan