Sidang Perdana 12 Terdakwa BTT, Ada Kekurangan Volume Pekerjaan

Reporter: Lisa Rosari |

Editor: Suswadi AK |

Senin , 05 Feb 2024 - 19:28

Sidang Perdana 12 Terdakwa BTT, Ada Kekurangan Volume Pekerjaan-ica-radarselatan.bacakoran.co

Sementara itu, kuasa hukum Mirin Ajib, Jani Hairin SH menyebut, kliennya dalam perkara ini bertindak sebagai kepala BPBD yakni penentu kebijakan dan bukan hal yang teknis. Sehingga tugas pengawasan bukan lagi tugas Kepala Dinas, tetapi PPTK dan konsultan pengawas.

"Jadi Mirin tidak lagi terlibat disitu. Dlaam hal ini kita tidak sependapat jika dalam dakwaan disampaikan Mirin tidak melakukan pengawasan," ujar Jani.

Seperti diketahui pagu anggaran BTT yang terdapat di DPA BKD Kabupaten Seluma sebesar Rp 4,7 Miliar lebih. Namun untuk anggaran yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma hanya sebesar Rp 3,8 Miliar, untuk mengerjakan 8 kegiatan dan 4 pengawasan.

Sementara kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana BTT pada anggaran tanggap darurat yang ada di BPBD Kabupaten Seluma mencapai Rp 1,5 miliar.

Kerugian negara tersebut berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu. (cia)

sidang perdana 12 terdakwa btt, ada kekurangan volume pekerjaan                            bengkulu, radarselatan.bacakoran.co - sebanyak 12 terdakwa kasus dugaan korupsi dana belanja tidak terduga (btt) pada badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) seluma, menjalani sidang perdana di pengadilan negeri tipikor bengkkulu, senin 5 februari 2024.
dalam perkara ini, 12 orang terdakwa yakni 10 orang kontraktor dan mantan kepala bpbd seluma mirin ajib dan mantan kabid rehabilitasi dan rekontruksi bpbd seluma, pauzan aroni didakwa jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana.
baca juga:mall of ampera butuh anggaran rp 100 miliar!
baca juga:tercatat 1.164 penyandang disabilitas bakal gunakan hak suara
jpu kejati bengkulu, rozano yudhistira sh mh mengatakan, dalam perkara ini diduga ada kekurangan volume dalam pekerjaan fisik dibeberapa kegiatan seperti pembangunan jembatan, pelapis tebing dan kegiatan fisik lainnya.
selain itu, diduga anggaran btt yang dikelola  bpbd melanggar ketentuan undang-undang terkait pengelolaan keuangan daerah.
baca juga:butuh pengembangan pelabuhan untuk kemajuan investasi bengkulu selatan
baca juga:dua tersangka curanmor jadi bulan-bulanan massa
"nanti akan kita buktikan bahwa dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari btt ini ada peran dari para terdakwa," kata rozano.
dalam dakwaannya, jpu menyebut bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara sebesar rp1,5 miliar, dari anggaran btt sebesar rp4 miliar.
baca juga:demi judi online, pemuda pengangguran ini peloroti sang pacar
baca juga:kantor dpmd kaur digeledah jaksa, dua kontainer dokumen disita
hal ini bermula pada sekira bulan maret 2022 sampai desember 2022 bpbd mengusulkan anggaran btt dengan nilai rp4 miliar lebih.
selanjutnya berdasarkan penetapan status tanggap darurat bencana alam yang ditetapkan bupati seluma ada 8 kegiatan fisik dan 4 kegiatan pengawasan. "kegiatan yang dilaksanakan itu ada kekurangan volume," kata jpu.
sementara itu, kuasa hukum mirin ajib, jani hairin sh menyebut,  kliennya dalam perkara ini bertindak sebagai kepala bpbd yakni penentu kebijakan dan bukan hal yang teknis. sehingga tugas pengawasan bukan lagi tugas kepala dinas, tetapi pptk dan konsultan pengawas.
baca juga:isu politik uang menguat, satu suara dihargai rp300 ribu
baca juga:musim hujan, banyak jalan berlubang
"jadi mirin tidak lagi terlibat disitu. dlaam hal ini kita tidak sependapat jika dalam dakwaan disampaikan mirin tidak melakukan pengawasan," ujar jani.
seperti diketahui pagu anggaran btt yang terdapat di dpa bkd kabupaten seluma sebesar rp 4,7 miliar lebih. namun untuk anggaran yang dikelola oleh bpbd kabupaten seluma hanya sebesar rp 3,8 miliar, untuk mengerjakan 8 kegiatan dan 4 pengawasan. 
baca juga:arena sabung ayam digerebek, puluhan penyambung kocar kacir
baca juga:tiga pos jabatan esleon ii dilelang
sementara kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana btt pada anggaran tanggap darurat yang ada di bpbd kabupaten seluma mencapai rp 1,5 miliar.
kerugian negara tersebut berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) bengkulu. (cia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan