DPRD Bengkulu Selatan Minta Pemda Perkuat Pengawasan Kamtibmas

radarselatan.bacakoran.co, KOTA MANNA - DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan minta Pemda perkuat pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal itu menyikapi maraknya laporan gangguan kamtibmas di sejumlah wilayah.

Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Darmin, SE, meminta Pemda mengambil langkah lebih tegas dan terstruktur dalam menjaga stabilitas keamanan.

BACA JUGA:Manager PLN ULP Manna Berganti, Mantan SPP Naik Kelas

Menurut Darmin, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penggerak masyarakat.

“Kita tidak boleh menunggu kejadian besar dulu baru bergerak. Pengawasan kamtibmas harus dimaksimalkan sejak dini, baik melalui deteksi dini maupun pendekatan langsung ke masyarakat,” ujar Darmin.

BACA JUGA:Antre Kendaraan di Sejumlah SPBU di Bengkulu Selatan Kembali Mengular

Politisi Partai Demokrat ini menilai sejumlah persoalan seperti pencurian, kenakalan remaja, serta konflik sosial antarwarga dapat diminimalisir jika Pemda memiliki sistem pengawasan yang lebih efektif. Termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara Satpol PP, aparat kecamatan, perangkat desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

BACA JUGA:Diskominfo dan BPBD Bengkulu Selatan Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Penyebaran Informasi

Darmin juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali budaya ronda malam atau pos kamling di lingkungan perdesaan maupun perkotaan. Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut harus didukung oleh kebijakan dan fasilitas dari pemerintah.

BACA JUGA:Warga Desa Lubuk Resam Berharap Pembangunan Gedung SMP Negeri 22 Seluma Segera Diselesaikan

“Kalau hanya mengandalkan kesadaran masyarakat tanpa dukungan dari Pemda, sulit untuk berjalan maksimal. Harus ada pembinaan, support sarana, dan apresiasi bagi kelompok masyarakat yang aktif menjaga keamanan lingkungan,” imbuhnya.

BACA JUGA:Pemangkasan TKD Berdampak Pada Kebijakan di Daerah

Darmin menyarankan agar Pemda menyusun program khusus penguatan kamtibmas berbasis partisipasi masyarakat. Ia menyarankan agar pemerintah melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam upaya pendekatan sosial, sehingga potensi konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebelum melebar.

BACA JUGA:Usulan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Seluma Berkurang