Hasil Audit Tuntas, Inspektorat Segera Ekspose Bersama Tipikor

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Inspektorat Seluma sudah menuntaskan audit kerugian negara (KN) atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi tahun anggaran 2024.

Inspektorat Seluma segera melakukan ekspose hasil audit bersama Tipikor Polres Seluma. 

BACA JUGA:Wakil Bupati BS Berikan Reward kepada Atlet Berprestasi Pra Popda 2025

Inspektura Daerah Kabupaten Seluma, Marah Halim mengatakan, audit ini dilakukan atas permintaan Polres Seluma.

Setelah Polres Seluma menaikkan status pengusutan dari penyelidikan ke penyidikan atas realisasi APBDes Dusun Tengah tahun 2024 lalu. 

"Jadi awalnya kami melakukan audit investigasi atas realisasi DD Dusun Tengah. Terdapat dugaan penyimpangan sebesar Rp 613 juta.

Namun temuan tidak dikembalikan sampai batas 60 hari. Kemudian hasil audit kami sampaikan ke Polres Seluma. Nah, setelah perkaranya ditingkatkan, Polres Seluma kembali meminta dilakukan audit. Saat ini audit sudah selesai, tinggal ekspose saja," ujar Marah Halim. 

BACA JUGA:Warga Desa Lubuk Resam Berharap Pembangunan Gedung SMP Negeri 22 Seluma Segera Diselesaikan

Marah Halim mengatakan, hasil audit kerugian negara bisa saja lebih besar atau lebih kecil dari temuan udit investigasi. Namun sebelum ekspose dilaksanakan, Inspektorat Seluma belum bisa menyampaikan berapa besarannya. 

"Untuk hasil audit nanti akan dibuka setelah ekspose. Karena saat ini sudah menjadi kewenangan Polres Seluma," ujar Marah Halim.

Terpisah, Kapolres Seluma AKBP Bonar R.P Pakpahan SIK didampingi Kasat Reskrin AKP Prengki Sirait SH mengatakan, dalam kasus ini, Kades bersama perangkat sudah diperiksa, total 23 saksi yang sudah dimintai keterangan.

"Sebanyak 23 orang saksi sudah kami periksa. Penetapan tersangka menunggu audit kerugian negara selesai," ujarnya. 

BACA JUGA:Warga Desa Simpang Hanyut Terseret Sungai

Sementara itu temuan pada audit investigasi bersumber dari sejumlah kegiatan fisik dan nonfisik yang tidak diselesaikan atau bahkan tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa.