Seluma Rawan Bencana, Bupati Lobi Program ke BNPB

radarselatan.bacakoran.co - TAIS, Kabupaten Seluma termasuk dalam salah satu kabupaten yang rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Untuk itu, Bupati Seluma Teddy Rahman mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melobi sejumlah program serta anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma.

BACA JUGA:Dengarkan Suara Rakyat, Partai Golkar Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bazar Murah 

Bupati Seluma Teddy Rahman mengatakan selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma belum maksimal dalam mengusulkan program penanggulangan bencana ke BNPB pusat.

Sehingga tidak banyak program yang bisa ditarik ke daerah. Dalam rangka penanggulangan maupun penanganan pasca bencana di Kabupaten Seluma. 

BACA JUGA:Sasar Akseptor Baru, Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Program KB di Bengkulu Selatan

"Dari hasil koordinasi banyak program yang bisa ditarik ke daerah. Asalkan usulan lengkap dengan proposal dan dokumentasi. Serta harus sering melakukan koordinasi ke BNPB. Selama ini BPBD Seluma belum maksimal menggalang program dari BNPB," ujar Bupati Seluma. 

Bupati Seluma mengatakan dirinya memaklumi adanya keterbatasan SDM di BPBD Seluma. Sehingga secara bertahap akan dilakukan pembenahan.

BACA JUGA:Jaga Kebersihan Lingkungan Untuk Tetap Hidup Sehat Bagi Anak-Anak

Agar semua ASN di BPBD Seluma bisa lebih aktif dan responsif dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma. 

"Kami sadari saat ini terjadi keterbatasan SDM di BPBD Seluma. Sehingga tidak banyak program yang berhasil dibawa ke daerah. Sehingga bertahap akan saya perbaiki. Serta akan ditempatkan ASN yang memang kompeten serta responsif dalam menangani masalah bencana," ujar Bupati Seluma. 

BACA JUGA:Curanmor Masih Mengintai, Polisi Sarankan Masyarakat Lakukan Hal Ini

Menurutnya, bukan hanya BPBD Seluma. Seluruh OPD dilingkungan Pemkab Seluma juga harus sering melakukan koordinasi ke kementrian.

Agar bisa menarik program kementrian ke daerah. Apalagi pada tahun 2025 ini anggaran DAK tidak disalurkan oleh pemerintah pusat. (rwf)