Mendagri Minta Pemerintah Daerah Kurangi Ketergantungan Dengan Pemerintah Pusat

Reporter: |

Editor: Sahri Senadi |

Rabu , 27 Aug 2025 - 19:15

Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jendral Polisi (purn) -istimewa-radarselatan.bacakoran.co

mendagri minta pemerintah daerah kurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat                            radarselatan.bacakoran.co - jakarta, menteri dalam negeri menteri dalam negeri (mendagri) jendral polisi (purn) tito karnavian meminta pemerintah daerah mengurangi ketergantungan anggaran dengan pemerintah pusat.
caranya dengan harus kreatif dalam mendongkrak penghasilan asli daerah (pad) melalui optimalisasi dunia usaha. dengan menghidupkan dunia usaha di masing-masing daerah untuk menambah menambah pendapatan agar tidak berharap alokasi dana dari pemerintah pusat.
baca juga:komisi ii dprd tingkatkan sinergi dengan opd melalui rapat kerja
"semua kepala daerah, gubernur, bupati wali kota harus memiliki pemikiran yang sama. jangan cuman menadahkan tangan ke pusat, berpikir, bagaimana cara mendapatkan pad dengan menghidupkan swasta didaerah masing-masing," kata tito karnavian saat membuka kegiatan rapat koordinasi nasional (rakornas) produk hukum daerah (phd) tahun 2025 di aula bahteramas kantor gubernur sultra.
ia menyampaikan pemerintah daerah harus menghidupkan sektor-sektor swasta dan dunia usaha. sebab, sektor tersebut merupakan salah satu penyumbang terbesar anggaran negara.
baca juga:berharap bupati akomodir senjata bius, satpol pp siap wujudkan bengkulu selatan tertib ternak liar
menurutnya, saat ini ada 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati. jika seluruhnya mengharapkan sokongan dari pusat maka tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dinilai kurang optimal.
selain itu, masih banyak juga pemda yang menjalankan program dan pelayanan untuk masyarakat masih mengandalkan dana alokasi khusus (dak) ataupun dana alokasi umum (dau).
baca juga:tim dppkb-p3a bengkulu selatan temukan anak terindikasi stunting di kelurahan kota medan dan desa gelumbang
sehingga, kata tito, pemerintah pusat terus mendorong daerah agar bisa menambahkan pad melalui berbagai potensi dimiliki diantaranya sektor dunia usaha, pariwisata hingga ekonomi kreatif.
"kalau pad-nya kuat, ada guncangan dengan pemerintah pusat tidak ada masalah. kalau ada daerah pad-nya besar berarti swastanya hidup," ujar tito.
baca juga:pelabuhan baru bertaraf internasional siap dibangun di bengkulu
tito mengungkapkan cara pemerintah daerah menambah pendapatan baru dengan pajak dan retribusi swasta atau sektor usaha. namun, pemerintah harus mendengar keluhan pengusaha termasuk mempermudah produk hukum perizinan.
ia menjelaskan dengan dunia usaha yang hidup, maka pendapatan daerah meningkat, lapangan kerja bertambah dan masyarakat lebih sejahtera.
baca juga:cegah hal yang tidak diinginkan, warga dilarang bawa sajam saat pergi ke tempat umum
"hidupkan dunia usaha, starting mendengarkan maunya mereka apa, apa kelurahannya, karena kalau dunia usaha bergairah, pendapatan daerah juga naik," jelas tito. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 28 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan