Masih Bebas, Penarikan Retribusi Parkir Masih Tanpa Dasar Hukum

Reporter: Rezan Okto Wesa |

Editor: Suswadi |

Rabu , 24 Jan 2024 - 19:53

Kepala Dishub Bengkulu Selatan Alian, SH-Ist-radarselatan.bacakoran.co

masih bebas, penarikan retribusi parkir masih tanpa dasar hukum                            kota manna, radarselatan.bacakoran.co - hingga kemarin (24 januari 2024), dinas perhubungan (dishub) bengkulu selatan belum melakukan penarikan retribusi parkir. hal itu lantaran belum adanya dasar hukum yang menaungi penarikan retribusi yang dilakukan.
kepala dishub bengkulu selatan alian, sh mengatakan selama dasar hukum penarikan retribusi parkir belum keluar, juru parkir (jukir) diminta tidak beroperasi terlebih dahulu. bahkan, jukir dilarang melakukan penarikan parkir terhadap kendaraan apapun. 
baca juga:begitu peduli, bupati bengkulu selatan rujuk balita ke rshd manna
baca juga:jaksa terima pengembalian kerugian negara kasus btt
“sejak tanggal 6 januari lalu, kami telah membebaskan seluruh biaya parkir yang ada. ini karena dasar hukum penarikan belum keluar dari bagian hukum setda kabupaten bengkulu selatan,” ujarnya.
baca juga:mau beli sembako murah? datang ke dinas ketahanan pangan
baca juga:kader pkk diminta proaktif dalam pembangunan
lanjut alian, dengan belum ditariknya retribusi parkir secara otomatis pad parkir belum akan masuk ke kasda. akan tetapi, hal tersebut tidak akan berlangsung lama karena akan merugikan pemasukan daerah.
baca juga:breaking news! 2 tersangka pembakar kantor desa muara danau dibekuk
“dari info yang kami dapat, sekarang dasar hukumnya sudah berproses. namun penetapannya perlu kajian terlebih dahulu, bisa jadi ada ubahan pada bagian target pad maupun titik parkir,” imbuhnya.
baca juga:target pengepakan logistik pemilu 5 hari
baca juga:server dibobol, e-absen dievaluasi 
di sisi lain, alian berharap belum dimulainya penarikan parkir bisa memberikan edukasi terhadap jukir liar yang selama ini diam-diam beroperasi diluar kendali dishub bengkulu selatan.
baca juga:realisasi dana desa di 117 desa tak diaudit inspektorat 
sebab, selama masa vakum penarikan parkir, dishub menyebar tim ke seluruh wilayah bengkulu selatan untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para jukir yang ada.
baca juga:penataan ddts, tetap perhatikan masyarakat setempat!
“secara kasat mata tidak ada lagi jukir yang menarik tarif saat ini, tapi itu baru sekilas pantauan kami. kalau masih terjadi, artinya ada pungli di situ dan bisa dipidanakan. untuk kedepan, kami akan kumpulkan dulu seluruh jukir. karena target yang akan datang, pengelolaan parkir ini langsung di dishub, bukan lagi pihak ketiga,” jelasnya.
baca juga:waktu terbatas, taman panco radin batal dibebaskan
sementara untuk peningkatan atribut para jukir, alian berkomitmen para jukir yang ditugaskan nantinya akan dilengkapi atribut yang standar. hal ini guna meningkatkan profesionalisme jukir dan juga berkaitan dengan etos kerja.
“kami tidak akan berdayakan jukir yang malas, apalagi yang tidak profesional. nanti seluruh jukir wajib pakai rompi, tanda pengenal dan karcis yang diporporasi dispeda bengkulu selatan,” pungkasnya. (rzn)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan