Kesadaran Masyarakat Urus KTP Digital Rendah

Reporter: Wawan Suryadi |

Editor: Sahri Senadi |

Selasa , 23 Jan 2024 - 18:39

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, Lismanto Bayu-Ist-radarselatan.bacakoran.co

kesadaran masyarakat urus ktp digital rendah                            kota manna, radarselatan.bacakoran.co - kesadaran masyarakat bengkulu selatan untuk mengaktifkan kartu tanda penduduk (ktp) digital masih sangat rendah.
dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) kabupaten bengkulu selatan terus mensosialisasikan pentingnya identitas kependudukan digital (ikd) atau penerapan ktp digital. sejauh ini masyarakat masih terfokus dengan identitas dokumen kependudukan manual.
baca juga:bpbd ingatkan warga waspadai kebakaran rumah
baca juga:spam kobema tuntas tahun ini
kepala disdukcapil kabupaten bengkulu selatan, lismanto bayu se menerangkan, ktp digital merupakan program kementerian dalam negeri (kemendagri) yang bisa mempermudah, mengefisienkan, dan memotong kesulitan-kesulitan yang sering dialami masyarakat dalam hal kepengurusan data penduduk.
baca juga:rangkain kegiatan musrenbangcam bejalan sukses
baca juga:membahayakan, satpol pp bisa tertibkan apk yang terpasang di jembatan
"kami terus memberikan materi pemahaman sosialisasi ke masyarakat tentang digitalisasi identitas induk dari bentuk fisik ke dalam sistem digital aplikasi berbasis smartphone yang sudah disediakan oleh kementerian dalam negeri," kata bayu sapaan akrap lismanto bayu.
baca juga:jamin ketersediaan bbm nelayan, bengkulu butuh tambahan 5 spbn 
baca juga:sekolah unggul, raih prestasi terbaru dalam kompetisi olahraga
ditambahkan bayu, identitas kependudukan digital (ikd) memuat ktp-el yang berbentuk digital. ikd adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai atau gadget yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
baca juga:tekan laka, polisi gandeng dinas pendidikan
baca juga:dd 2023, mulai diaudit inspektorat
"dasar hukum ikd adalah peraturan mentri dalam negeri nomor  22 tahun 2022, yakni tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital," tutur bayu.
baca juga:dkp siapkan rumah pangan kita
baca juga:kemeriahan penutupan duayu top cyber school championship 2024
lanjut bayu, pasal 13 ayat (1) disebutkan ktp-el berbentuk fisik atau digital. selanjutnya pada ayat (2), ktp-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam identitas kependudukan digital yang merepresentasikan penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. (one)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan