Bupati Seluma Mulai Lakukan Perombakan, 53 Pejabat Eselon III dan IV Dimutasi

Wabup Seluma H Gustianto melantik 53 pejabat eselon III dan IV yang menduduki jabatan yang baru-Fauzan-radarselatan.bacakoran.co
radarselatan.bacakoran.co, KEMBANG MUMPO - Setelah resmi dilantik sebagai Bupati Seluma pada Februari 2025. Bupati Seluma Teddy Rahman mulai merombak sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Seluma.
Pasalnya sebanyak 53 orang pejabat dilantik dan dimutasi untuk mengisi sejumlah jabatan. Pelantikan sendiri digelar di Kantor Camat Semidang Alas Maras (SAM) oleh Wabup Seluma H Gustianto.
BACA JUGA:Bupati Bengkulu Selatan Beri Sinyal Mutasi, Pejabat Segera “Begasing”
Pelantikan yang dilakukan di wilayah perbatasan dinilai bukan hanya simbolis. Tetapi juga sebagai pesan kuat bahwa pemerintah hadir di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Seluma.
Kepada wartawan, Wabup Seluma mengatakan mengenai lokasi pelantikan bisa saja dilaksanakan dimana saja.
BACA JUGA:Beban Kerja Guru Harus Capai 37 Jam 30 Menit Per Pekan
"Untuk lokasi pelantikan bisa dilaksanakan dimana saja. Yang jelas masih di wilayah Kabupaten Seluma. Nanti bisa saja dilaksanakan di Sukaraja, bisa Talo atau wilayah lainnya. Tidak harus di sekitaran Kantor Bupati Seluma," ujar Wabup Seluma Gustianto.
BACA JUGA:Presiden Siapkan SDM Profesional Muda Untuk Mengisi Posisi Strategis
Dari 53 pejabat yang dilantik, mayoritas berasal dari jabatan eselon III dan eselon IV. Mereka meliputi posisi Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga pejabat administrasi teknis lainnya.
Salah satu rotasi yang paling disorot adalah pergantian Kepala Pusat (Kapus) yang selama ini memegang peran penting dalam koordinasi lintas sektor, khususnya terkait kebijakan di wilayah perbatasan.
BACA JUGA:Peduli Pendidikan, PT. SBS Bakal Bangun Toilet dan Taman di SDN 88 Bengkulu Selatan
Kapus baru dikenal memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan kawasan strategis nasional serta reputasi baik dalam reformasi birokrasi.
Pelantikan di lokasi perbatasan juga dimaksudkan agar para pejabat yang baru dilantik bisa langsung melihat kondisi nyata di lapangan.
Hal ini diharapkan mempercepat adaptasi sekaligus menumbuhkan empati terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat perbatasan.