Pj Sekda Tekankan Pentingnya Serapan DAK dan DAU Pada Rapat Tepra

radarselatan.bacakoran.co, TAIS - Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma terus berupaya melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap realisasi anggaran.

Hal ini untuk memastikan agar program pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan melalui rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) yang dipimpin oleh Pj Sekda Seluma Deddy Ramdhani. 

BACA JUGA:Pulau Enggano Dapat Jatah Sawah Baru Rp25 Miliar, Gubernur Helmi Siap Resmikan Juli Ini

Dalam rapat ini secara khusus membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Seluma.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para lurah se-Kabupaten Seluma, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di semua lini.

BACA JUGA:Pembangunan Breakwater PPN di Kaur Terus Berjalan

"Untuk rapat Tepra fokus kami adalah soal DAU dan DAK," ujar Pj Sekda Seluma. 

Dalam arahannya, Pj Sekda menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, khususnya yang bersumber dari DAK dan DAU, mengingat keduanya merupakan instrumen vital dalam mendukung program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar masyarakat.

BACA JUGA:Gelar Pesta Pernikahan, Jangan Jadi Ajang Konsumsi Miras!

Rapat Tepra ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi menjadi sarana kita bersama untuk mengukur, mengoreksi, dan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar sesuai target waktu dan capaian yang telah direncanakan,tegas Deddy Ramdhani.

Pj Sekda juga mengingatkan pentingnya akurasi laporan keuangan, sinergi antar OPD, dan optimalisasi sistem monitoring agar tidak terjadi keterlambatan maupun hambatan dalam pelaksanaan program.

BACA JUGA:Wabup Optimis RS Pratama Kaur Beroperasi Pada Akhir 2025

Selain sebagai forum evaluasi, rapat ini juga menjadi wadah diskusi terbuka bagi OPD dan lurah untuk menyampaikan tantangan atau kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan, khususnya yang didanai dari DAK fisik dan nonfisik, serta penggunaan DAU untuk belanja operasional dan belanja publik.

BACA JUGA:Digitalisasi Zakat, BAZNAS Kaur Dukung Aplikasi Menara Masjid