TPP ASN RSHD Manna Tertunggak 6 Bulan, Kemana Anggarannya?

Reporter: Sugio Aza Putra |

Editor: Suswadi AK |

Minggu , 22 Jun 2025 - 19:40

Ilustrasi-Istimewa-radarselatan.bacakoran.co

tpp asn rshd manna tertunggak 6 bulan, kemana anggarannya?                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn rshd kabupaten bengkulu selatan yang tertunggak selama 6 bulan mendapat sorotan dari beberapa pihak.
hal yang paling dipertanyakan adalah dikemanakan anggaran untuk pembayaran tpp 289 asn rshd manna?.
baca juga:maksimalkan pembersihan tanam tumbuh ganggu jaringan listrik, pln gandeng tni
salah seorang paham hukum di bengkulu selatan, h. rizal sh ikut mempertanyakan penyebab tpp asn rshd manna sampai tertunggak.
anggaran untuk pembayaran tpp asn di rshd bersumber dari apbd kabupaten bengkulu selatan tahun anggaran 2025. jumlahnya tentu cukup besar, sebab asn di rshd manna berjumlah hampir 300 orang. 
baca juga:penipuan berkedok arisan terus terjadi, polisi imbau jangan mudah tergoda
“dana untuk pembayaran tpp asn kan sudah diakomodir di apbd, artinya itu sudah dianggarkan. tapi kenapa pembayarannya bisa tertunggak, dikemanakan anggaran itu?,”       kata rizal. 
baca juga:pengedar narkoba di kaur digulung polisi, 17 paket sabu-sabu dan 3 paket ganja disita
menurut rizal, pembayaran tpp asn seharusnya menjadi prioritas pemda. sebab tpp melekat dengan gaji para asn. tpp adalah hak yang harus diberikan kepada asn atas kinerja dan pengabdian yang dijalankan.
“tpp harus diutamakan dibayar. sebab dana itu bagian dari gaji pegawai,” tegas rizal.
baca juga:penyaluran dbh ke 10 kabupaten/kota di provinsi bengkulu dilakukan bertahap
rizal khawatir penyebab tertunggaknya pembayaran tpp asn rshd manna karena anggaran dialihkan untuk kepentingan lain. ia pun mendorong agar pihak terkait melakukan penelusuran persoalan itu secara mendalam.
“ada kemungkinan anggaran untuk bayar tpp asn di rumah sakit sudah dialihkan untuk kepentingan lain. kepentingan lain ini yang perlu ditelusuri,” ujar rizal.
baca juga:gubernur bengkulu bakal terbitkan se larangan asn bercerai
jika anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan lain, lanjut rizal, tentu harus melalui prosedur yang benar. 
pemindahan anggaran wajib melalui revisi apbd yang disepakati antara pemda dan dprd. jika prosedur itu tidak dijalankan, tentu pemindahan anggaran menyalahi aturan.
“seharusnya dprd turut mempertanyakan hal itu,” tukas rizal. (yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 23 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan