Guru di Bengkulu Selatan Diingatkan Tak Sewa Joki Bikin SKP

radarselatan.bacakoran.co - KOTA MANNA, Para guru PNS maupun PPPK lingkungan Dinas Dikbud Bengkulu Selatan wajib membuat dan mengumpulkan draf Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ke Sub Bagian Kepegawaian Dinas Dikbud. Para guru diingatkan tak menyewa joki untuk membuat SKP.

Pengumpulan draf ini sendiri secara kolektif dan tidak boleh lewat dari semester ini. Adapun sanksi jika guru absen atau melalaian kewajiban tersebut bisa disanksi administrasi berupa penundaan naik pangkat.

Plt. Kadisdikbud Bengkulu Selatan Lusi Wijaya, M.Pd mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2022, SKP sendiri adalah jenis target untuk menilai kinerja seorang ASN setiap tahunnya.

BACA JUGA:Toyota Haiace Mini bus dan Isuzu Elf Mikrobus, Dua Raja Mobil Komersil, Manakah Sang Juara Sejati?

BACA JUGA:Toyota Innova Crysta 2025, Rajanya MPV Tiga Baris Bangkit, Mobil Paling Nyaman Untuk Keluarga

Pembuatan SKP sendiri harus dilakukan mandiri oleh para guru PNS dan PPPK. Dirinya sangat melarang guru membuat SKP dengan cara menyewa orang lain atau dengan kata lain memanfaatkan jasa joki.

Bahkan kata Lusi, SKP tak hanya menjadi penilaian kinerja, SKP juga bisa dipakai untuk mengukur prestasi seorang PNS maupun PPPK.

“SKP adalah sasaran kinerja pegawai, dengan pengertian SKP secara umum, bahwa seorang guru sudah terbiasa buat ini, akan tetapi biasanya dibuat awal atau ajaran baru pelajaran. Ini sifatnya wajib dan tidak boleh dilalaikan. Makanya jangan sesekali pakai jasa joki ya, itu mentalnya buruk,” ujarnya.

BACA JUGA:Cherry Tigo 8 CSH, Mobil Canggih, Desain Keren, Ada Diskon Harga, Bikin Innova Zenix dan Honda CR-V Cemberut

BACA JUGA:Usai Jembrana, Ternak di Bengkulu Selatan Dihantui Penyakit LSD

Lanjut Lusi, hingga saat ini, dari total 2200 guru PNS dan PPPK di bawah naungan Disdikbud Bengkulu Selatan, Lusi mengaku sudah lebih 85 persen diantaranya yang sudah mengumpulkan SKP.

Dirinya meminta guru yang belum agar secepatnya diselesaikan sehingga bisa mendorong percepatan target program yang ada di OPD.

“Itu arahan sudah kami sampaikan secara merata, jadi kami tidak suka pegawai yang menunda-nunda pekerjaan,” pungkasnya.

BACA JUGA:Motor Matic Kelas Menengah yang Bikin Wanita Terpana, Fitur Melimpah, Bodi Elegan dan Modern