KPK Kembali Hadirkan 5 Pejabat di Persidangan Rohidin, Total Setoran Rp 800 juta

kpk kembali hadirkan 5 pejabat di persidangan rohidin, total setoran rp 800 juta radarselatan.bacakoran.co, bengkulu - jaksa penuntut umum (jpu) kpk menghadirkan 5 pejabat eselon ii lingkungan pemerintah provinsi bengkulu sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan gubernur bengkulu rohidin mersyah.  kelima saksi tersebut mengakui menyerahkan sejumlah uang untuk membantu rohidin memenangi pilkada 2024. total uang dari kelimanya mencapai rp 800 juta. baca juga:dua kapal keruk didatangkan atasi pendangkalan alur pelabuhan pulau baai lima orang tersebut adalah kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) jaduliwan, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk  keluarga berencana (p3kb) eri yulian hidayat. baca juga:terdakwa pembunuh dua bocah di kota bengkulu didakwa pasal pembunuhan berencana lalu kepala inspektorat provinsi bengkulu heru susanto, kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) syarifuddin dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu saidirman. baca juga:104 perusahaan di provinsi bengkulu komitmen salurkan csr untuk bantu rakyat dalam persidangan, lima kepala opd yang masuk dalam tim pemenangan kabupaten bengkulu tengah itu mengakui menyerahkan sejumlah uang kepada rohidin mersyah melalui ajudannya evriansyah alias anca. penyerahan uang tersebut untuk membantu rohidin memenangkan pilkada 2024. baca juga:hewan buas kembali mengganas di seluma, 4 ekor kambing warga selinsingan mati diterkam dalam persidangan terungkap, setoran yang diserahkan itu total berjumlah rp800 juta. syarifudin sebesar rp200 juta, jaduliwan rp 150 juta, heru susanto rp 40 juta, dan saidirman rp 150 juta dan eri yulian rp 50 juta. selain dalam bentuk uang, bantuan itu juga dalam bentuk baliho yang disebar sebagai alat peraga kampanye. baca juga:enam kegiatan akan meriahkan hut seluma majelis hakim yang diketuai paisol kemudian mempertanyakan alasan penyerahan uang tersebut. para saksi menyebutkan jika uang tersebut diserahkan atas dasar patuh pada pimpinan, loyalitas dan juga atas dasar keterpaksaan termasuk takut dicopot dari jabatannya. uang tersebut merupakan uang pribadi, tpp dan juga dari tabungan yang dikumpulkan. baca juga:dbh cair rp 17,6 miliar, bupati prioritaskan kegiatan menyentuh kebutuhan dasar "karena saya bawahan dan diminta pak gubernur. kalau pak rohidin bukan gubernur saya tidak akan memberikan," kata saidirman. ketua majelis hakim kemudian menekankan kontribusi alasan pejabat selaku asn dalam pilkada tersebut. paisol menyebut, sesuai aturan, asn dilarang terlibat dalam politik praktis. "pns terlibat langsung. slogannya apa ini? pesta rakyat atau pesta asn mempertaruhkan jabatan?" ucap paisol. baca juga:gerbong mutasi pejabat di lingkungan pemda seluma segera bergerak paisol juga menyesalkan tindakan kepala inspektorat provinsi bengkulu heru susanto yang turut membantu rohidin dalam pilkada. "bagaimana anda menindak pns lain kalau anda sendiri terlibat langsung," sesal paisol. sementara itu, terdakwa rohidin mersyah mengatakan tidak pernah memerintahkan adanya pemotongan tpp untuk setoran uang bantuan pilkada tersebut. baca juga:terima audiensi bpom bengkulu, bahas pengawasan makanan dan minuman "semua dana bantuan yang diserahkan dalam pilkada dari uang pribadi, tidak ada dari pemotongan tpp. saya tidak pernah memerintahkan pemotongan tpp untuk bantuan kemenangan saya," kata rohidin. sebelumnya, kpk telah menghadirkan 12 orang saksi dalam kasus ini. sejumlah saksi tersebut diantaranya merupakan pejabat eselon ii di lingkup pemprov bengkulu. jpu kpk, asril mengatakan seluruh pejabat eselon ii lingkungan pemprov bengkulu akan dipanggil menjadi saksi. "kepala opd akan kita panggil semua. untuk siang berikutnya masih kepala opd," kata asril. baca juga:bengkulu selatan terima dbh pajak tahun 2025 sebesar rp 15,72 miliar seperti diketahui, dalam kasus ini mantan gubernur bengkulu rohidin mersyah diduga melakukan pemerasan kepada pejabat eselon ii. rohidin juga diduga menerima dana gratifikasi dari sejumlah pihak sebesar rp30,3 miliar. aliran dana yang diterima rohidin mencapai rp30,3 miliar tersebut seluruhnya digunakan untuk mendukung pencalonannya sebagai gubernur bengkulu pada pilkada 2024. (cia)

Tag

• # persidangan rohidin
• # kpk

Share

• 
• 
• 
• 
•