Tenaga Honorer Non Database Bisa Diakomodir Melalui Outsourcing

radarselatan.bacakoran.co, BENGKULU - Anggota Komisi IV DPRD Peovinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan, para tenaga honorer di lingkungan Pemprov Bengkulu yang tidak masuk satabase Badan kepegawaian Negara (BKN) bisa diakomilodir dalam skema outsourcing agar bisa kembali bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Ada beberapa posisi yang bisa diterapkan dengan skema outsourcing ini. Seperti petugas jaga malam atau security, pramusaji, dan cleaning service.

BACA JUGA:Jangan Panik BBM Langka, SPBU Bengkulu Selatan Sudah Tambah Stok Order

"Ketika Pemprov Bengkulu menerapkan penggunaan tenaga melalui outsourcing, sangat dimungkinkan pada beberapa jenis pekerjaan, aspirasi para honorer non database ini dapat diakomodir," kata Edwar.

Menurut Edwar, sejauh ini Pemprov Bengkulu belum menerapkan skema outsourcing tersebut. Namun jika nantinya sudah menerapkan, pihaknya meminta honorer non database ini dapat diutamakan.

"Sehingga dapat memenuhi harapan mereka, disamping kebutuhan tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah," katanya. 

BACA JUGA:Oknum Kades dan Oknum ASN di Kaur Terancam PDTH

Menurutnya, dengan pemanfaatkan pihak ketiga atau outsourcing ini, pemerintah dapat mengurangi beban administrasi sekaligus memberikan kepastian bagi para honorer non database.

"Jadi kita minta BKD bisa bekerja sama dengan penyedia jasa outsourcing, agar tenaga honorer non database yang selama ini telah bekerja bisa tetap diakomodir," ujarnya.

Pihaknya juga berharap langkah ini dapat menjadi solusi bagi honorer non-database, yang selama ini mengisi berbagai posisi di instansi pemerintah. 

BACA JUGA:Usut Pungli, Jaksa Kembali Periksa Guru Agama Naungan Kantor Kemenag Seluma

"Dengan outsourcing, hak-hak mereka bisa lebih terjamin, sementara pemerintah tetap mematuhi ketentuan undang-undang," demikian Edwar. (cia)