Berapa Pajak Daihatsu Sigra 2025? Berikut Estimasi Biaya dan Cara Menghitungnya

Reporter: Andri Irawan |

Editor: Andri Irawan |

Sabtu , 08 Mar 2025 - 08:18

Pajak Daihatsu Sigra 2025-istimewa-radarselatan.bacakoran.co

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Memperkenalkan konsep opsen pajak kendaraan bermotor yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB.

Pemilik kendaraan sebaiknya selalu memantau perubahan regulasi terkait pajak kendaraan bermotor, karena tarif pajak dan kebijakan lainnya dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. (**)

berapa pajak daihatsu sigra 2025? berikut estimasi biaya dan cara menghitungnya                            radarselatan.bacakoran.co - daihatsu sigra merupakan salah satu pilihan mobil keluarga yang banyak diminati di indonesia karena harganya yang terjangkau dan kapasitas penumpangnya yang luas. 
hanya saja sebagai pemilik kendaraan, anda perlu mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. 
baca juga:apakah kendaraan mati pajak bisa kena tilang? ini penjelasannya!
pajak kendaraan bermotor (pkb) dihitung berdasarkan persentase dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb). 
untuk mobil lcgc seperti daihatsu sigra, tarif pajak umumnya sebesar 1,5% dari njkb di sebagian besar wilayah indonesia. namun, tarif ini bisa bervariasi tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat.
berikut adalah estimasi pajak tahunan untuk beberapa varian daihatsu sigra tahun 2025:
daihatsu sigra 1.0 d m/t: rp1.800.000 – rp2.000.000 per tahun
baca juga:pajak tahunan toyota rush 2025, segini biaya yang harus disiapkan
daihatsu sigra 1.2 x m/t: rp2.000.000 – rp2.500.000 per tahun
daihatsu sigra 1.2 r a/t: rp2.300.000 – rp2.500.000 per tahun (tergantung tipe dan daerah)
perlu diingat bahwa angka ini merupakan estimasi dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta penyesuaian njkb setiap tahunnya.
baca juga:bea balik nama kendaraan bekas dihapus, ini 4 komponen pajak yang tetap harus dibayar
cara menghitung pajak kendaraan bermotor
menghitung pajak kendaraan bermotor cukup mudah. berikut langkah-langkah yang dapat anda ikuti:
- mengetahui nilai jual kendaraan bermotor (njkb)
- njkb dapat ditemukan pada stnk atau situs resmi pemerintah daerah setempat.
baca juga:bapenda bengkulu selatan ajak masyarakat bengkulu selataan taat pajak
- mengetahui tarif pajak yang berlaku di daerah anda
tarif pajak kendaraan bermotor berbeda di setiap daerah. misalnya, tarif pajak untuk kendaraan pribadi di beberapa wilayah ditetapkan sebesar 1,65% dari njkb untuk kepemilikan kendaraan pertama.
menghitung pajak kendaraan
rumus perhitungannya: njkb x tarif pajak = pajak kendaraan
baca juga:sukseskan pembangunan, bapenda bengkulu selatan ajak masyarakat taat pajak
contoh: jika njkb kendaraan anda adalah rp150.000.000 dan tarif pajak di daerah anda 1,65%, maka:
rp150.000.000 x 1,65% = rp2.475.000
selain pkb, terdapat juga biaya lain seperti sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj) yang umumnya sebesar rp143.000 untuk mobil penumpang.
baca juga:opsen pajak diberlakukan, ada diskon sampai 7 mei
perhitungan di atas hanya estimasi dan bukan angka resmi dari pihak terkait. sebab pajak kendaraan bermotor di indonesia diatur oleh beberapa regulasi pemerintah, antara lain:
- undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah: mengatur objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.
- peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2023: menetapkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat.
baca juga:cara lapor jual mobil bekas untuk hindari pajak progresif! bisa online atau ke samsat 
- undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah: memperkenalkan konsep opsen pajak kendaraan bermotor yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok pkb.
pemilik kendaraan sebaiknya selalu memantau perubahan regulasi terkait pajak kendaraan bermotor, karena tarif pajak dan kebijakan lainnya dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. (**)