Baru 50 Persen Pejabat Seluma Laporkan Harta Kekayaan

Reporter: Fauzan |

Editor: Suswadi AK |

Rabu , 19 Feb 2025 - 17:52

Pejabat Seluma Laporkan Harta Kekayaan -istimewa-radarselatan.bacakoran.co

"Saya harap nanti saat waktunya selesai semua pengisian LHKPN ini semuanya sudah tuntas," tegasnya.

Diketahui laporan LHKPN ini sesuai peraturan Undang-Undang yang mengatur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) UU Nomor 28 Tahun 1999.

Yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (rwf)

baru 50 persen pejabat seluma laporkan harta kekayaan                            radarselatan.bacakoran.co - tais, mendekati masa berakhirnya pelaporan harta kekayaan pejabat lingkungan pemkab seluma melalui aplikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) oleh kpk. sampai saat ini baru 50 persen pejabat seluma yang melaporkan harta kekayaannya. 
asisten iii pemkab seluma riduan mengatakan, kurang lebih 50 persen atau sekitar 200 orang pejabat yang baru melaporkan lhkpn ke kpk.
baca juga:laporan keuangan paling lambat 31 maret
baca juga:182 desa di seluma belum ajukan pencairan dd
dirinya meminta agar semua asn yang ada di lingkungan pemkab seluma agar segera melakukan pengisian lhkpn 2025. sebelum batas waktu pelaporan habis.
"sampai saat ini baru 50 persen yang sudah melaporkan lhkpn. saya juga telah menghimbau agar secepatnya asn di lingkungan pemkab seluma  segera mengisi  laporan lhkpn, jangan sampai nanti waktunya sudah habis belum mengisi," ujar riduan sabrin.
baca juga:wvi bengkulu selatan gelar pelatihan relawan desa tangan bersih 2025
baca juga:beri pemahaman remaja agar tidak melakukan pernikahan dini
lanjutnya, tujuan laporan lhkpn ini, selain merupakan langkah awal dari pencegahan tindak pidana korupsi, juga sebagai bentuk wujud seorang penyelenggara negara memiliki integritas yang baik, transparansi dan akuntabilitas.
karena  kpk juga akan memantau grafik harta kekayaan penyelenggara negara tersebut.
baca juga:15 asn ajukan pindah tugas dari pemprov bengkulu
baca juga:kabupaten kaur akan menerima bantuan mobil damkar dari korea selatan
"intinya lhkpn ini bentuk kepatuhan dari seorang pejabat negara atau penyelenggara baik itu pihak eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, dalam hal ini pejabat dilingkungan pemkab seluma," ujarnya
maka dari itu,  mengingat  waktu pengisian lhkpn 2025 ini tinggal satu bulan lagi agar kiranya segera melakukan pengisian secepatnya. 
baca juga:disdukcapil seluma catat 11.754 perempuan jadi kepala keluarga
baca juga:rp 2 miliar untuk mobnas bupati dan wabup seluma, juga mobnas operasional pn 
"saya harap nanti saat waktunya selesai semua pengisian lhkpn ini semuanya sudah tuntas," tegasnya.  
diketahui laporan lhkpn ini sesuai peraturan undang-undang yang mengatur laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) uu nomor 28 tahun 1999.
baca juga:pesona dan keindahan bukit mapongka, panorama alam dan tempat favorit melihat sunset
baca juga:jejak sejarah tanah toraja, pemakaman raja sangalla menjadi bukti nyata
yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 20 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan