Viral! 663 Ribu Lebih Mahasiswa Penerima KIP-K Terancam Putus Kuliah Akibat Efisiensi Anggaran Pendidikan

Viral! Lebih dari 663 Ribu Mahasiswa Penerima KIP-K Terancam Putus Kuliah Akibat Efisiensi Anggaran Pendidikan-Istimewa-IST, Dokumen

RadarSelatan.bacakoran.co - Sebuah edaran mengenai efisiensi anggaran pemerintah menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap sektor pendidikan.

Dalam edaran tersebut dijelaskan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terkena dampak besar akibat pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

BACA JUGA:Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Segera Dibuka! Cek Jadwal dan Besaran Biaya Pendidikan yang Diterima

BACA JUGA:7 Kategori Siswa yang Bisa Mendaftar KIP Kuliah 2025, Apakah Anak PNS Memenuhi Syarat?

Anggaran awal untuk program KIP-K yang semula berjumlah Rp14,6 triliun mengalami pemotongan drastis hingga tersisa Rp1,3 triliun, yang berarti terjadi pengurangan sebesar Rp13,3 triliun.

Pemotongan ini berpengaruh langsung pada mahasiswa penerima KIP-K.

Dari total 844.174 mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima bantuan, sebanyak 663.821 mahasiswa tidak akan menerima dana yang seharusnya mereka dapatkan.

BACA JUGA:2 Cara Daftar DTKS agar Mendapatkan PIP dan KIP Kuliah 2025, Yuk Buruan Daftar

BACA JUGA:Penerapan e-SAKIP Permudah Pemantauan Kinerja Perangkat daerah

Hal ini membuat ratusan ribu mahasiswa berisiko putus kuliah. Tak hanya itu, program penerimaan mahasiswa baru penerima KIP-K tahun 2025 dipastikan ditiadakan.

Padahal, pendaftaran telah dibuka sejak 4 Februari 2025, dan hingga 7 Februari 2025, sudah tercatat 21.131 pendaftar.

Kabar ini memicu berbagai reaksi dari warganet.

BACA JUGA:5 Komisioner KIP Bengkulu Dilantik, Rosjonsyah: Perkuat Sinergi Bersama Pemda

BACA JUGA:Dinsos Bengkulu Selatan Permudah Penerbitan Rekomendasi KIP dan Jamkesda

Banyak yang mengungkapkan kekecewaan terhadap keputusan ini, mengingat sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan tidak dijadikan sasaran efisiensi anggaran. (**)

Tag
Share