Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR 300 Triliun Tahun 2025, BRI Kebagian 160 Triliun
Pemerintah Targetkan Penyaluran KUR 300 Triliun Tahun 2025! BRI Kebagian 160 Triliun!-Istimewa-IST, Dokumen
RadarSelatan.bacakoran.co - Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun pada 2025 atau meningkat dibandingkan Rp280 triliun pada tahun sebelumnya.
Sebagian besar dana ini akan disalurkan melalui BRI sebagai bank penyalur utama.
Direktur Mikro BRI, Supari mengatakan pihaknya memperoleh alokasi KUR sebesar Rp 160 triliun, di luar skema KUR padat karya yang bertujuan mendorong industri berbasis tenaga kerja.
BACA JUGA:2 Cara Mudah Mengajukan Pinjaman KUR BRI 2025
"Dari total Rp 300 triliun, kami mendapatkan kuota Rp 160 triliun, ditambah Rp 20 triliun khusus untuk KUR padat karya guna mendukung sektor industri, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi pengangguran dan kesenjangan ekonomi," kata Supari Senin 10 Februari 2025.
Pada 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp184,98 triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan mayoritas dana mengalir ke sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.
BACA JUGA:Dukung UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun
BACA JUGA:Pinjaman Non KUR BRI untuk PNS, TNI, Polri, dan Swasta! Cicilan Mulai 1 Juta Per Bulan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan,, realisasi KUR 2024 melampaui target.
Hingga 23 Desember 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target, dengan 4,92 juta debitur.
"Di tengah tantangan ekonomi global, sektor produksi tetap mendominasi penyaluran KUR dengan porsi 57,8 persen. Kualitas kredit juga terjaga dengan tingkat non-performing loan (NPL) stabil di 2,19 persen," ujar Airlangga.
BACA JUGA:Tabel KUR BRI 2025 Pinjaman Plafon Rp 20–Rp50 Juta untuk UMKM Tanpa Agunan
Menurutnya, pemerintah berkomitmen memperluas cakupan KUR pada 2025 agar lebih banyak UMKM mendapatkan akses pembiayaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (**)