DPRD Gelar RDP Pertanyakan Dugaan Honorer Siluman

Reporter: Fauzan |

Editor: Suswadi AK |

Minggu , 02 Feb 2025 - 18:05

DPRD Seluma saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan BKPSDM terkait sejumlah permasalahan pada seleksi PPPK tahun 2024 lalu-fauzan-radarselatan.bacakoran.co

dprd gelar rdp pertanyakan dugaan honorer siluman                            radarselatan.bacakoran.co - tais, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma pecan lalu menggelar rapat dengar pendapat (rdp) bersama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) seluma.
rdp untuk membahas dugaan honorer siluman yang diduga lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024.
baca juga:peringatan isra mi`raj di sman 3 bengkulu selatan, memperkuat nilai keimanan siswa
rapat yang berlangsung pada jumat (31/1/2025) sore itu dipimpin ketua komisi i dprd seluma hendri satrio. dalam rdp terungkap permasalahan proses administrasi persyaratan sehingga kades, perangkat desa dan bpd serta honorer siluman yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus pppk.
ketua komisi i dprd seluma mengaku pihaknya mempertanyakan bagaimana seorang kades dan perangkat desa bisa mengikuti seleksi pppk.
baca juga:pulau mahoro, pulau tak berpenghuni yang menyajikan keindahan menakjubkan di sulawesi utara
pasalnya peserta seleksi harus terdaftar sebagai seorang tenaga honorer. artinya, selama ini kades dan perangkat desa tersebut terdaftar dalam database honorer lingkungan pemkab seluma.
jika tidak, bagaimana bkpsdm seluma sebagai panitia seleksi pppk bias meloloskan mereka saat verifikasi berkas persyaratan.
baca juga:dicatat ya! ini tips buka puasa sehat
namun, ketika ditanyakan terkait persoalan tersebut  bkpsdm membantah tidak mengetahui. dengan dalih, hanya sebatas menerima berkas secara online melalui aplikasi, jika berkas dirasa sudah lengkap sesuai persyaratan maka bkpsdm akan memproses.
"misalnya orang yang kita anggap secara logika sebagai honorer siluman, mereka seharusnya tidak bisa mendapatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) dari atasan.
baca juga:pulau liukang loe di sulawesi selatan, indah dan mem[esona, cocok tempat berwisata dan menjelajah
nah, kalo yang bersangkutan itu mempunyai sptjm,  kami  pertanyakan dari mana mendapatkan itu," tegas ketua komisi i.
lanjut hendri, pihaknya pun akan terus  memanggil opd terkait seperti dinkes dan dinas dikbud seluma. dimana proses administrasi persyaratan diduga terjadi pemalsuan data sehingga melanggar aturan yang berlaku.
baca juga:ketahui manfaat buah naga bagi kesehatan tubuh
"intinya opd yang membuka formasi pppk akan kami panggil supaya persoalan ini bisa terang benderang," ujarnya
sementara itu, sekretaris bkpsdm seluma, elma juwita mengaku jika bkpsdm  tidak menerima berkas secara tertulis. melainkan hanya menerima berkas secara online melalui aplikasi.
baca juga:perlu diketahui, ini cara agar badan tetap bugar saat puasa
sehingga bkpsdm seluma tidak mengetahui. melainkan hanya mengetahui usulan nama mereka telah disampaikan oleh opd masing masing. dengan masa tugas mereka sebagai honor sudah lebih dari dua tahun.
"artinya kepala desa, perangkat dan bpd adalah wewenang dinas pmd seluma. serta jika dia guru maka hal tersebut merupakan leading sektornya dinas pendidikan dan kebudayaan.
baca juga:ini manfaat puasa untuk kesehatan fisik dan mental
begitu juga untuk tenaga kesehatan (nakes) kesehatan wewenangnya adalah dinas kesehatan," pungkasnya. (rwf)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan