BPBD Bengkulu Selatan Catat Setidaknya 50 Kejadian Per Tahun

radarselatan.bacakoran.co, KOTA  MANNA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat rerata kejadian bencana di Bumi Sekundang Setungguan lebih dari 50 kejadian per tahun dalam 4 tahun terakhir.

BPBD Bengkulu Selatan mendapatkan perintah dari BNPB RI untuk lebih meningkatkan mitigasi bencana sekaligus sosialisasi ke masyarakat.

BACA JUGA:Mobnas Operasional Diskominfo Bengkulu Selatan Hanya Satu, Padahal Tugas Menggunung

Kepala Pelaksana BPBD Bengkulu Selatan Hen Yepi S.Pi mengatakan bahwa kejadian bencana tertinggi yakni banjir dan tanah longsor yang mencapai 30 kasus.

Kemudian disusul dengan kebakaran, angina puting beliung dan gempa bumi.

“Jadi sekarang kami sedang menyusun draft kajian risiko bencana (KRB) yang diinstruksikan langsung oleh BNPB RI. Memang KRB ini penting, mengingat penanggulangan pasca bencana harus maksimal di daerah zona merah bencana alam seperti di Bengkulu Selatan,” ujarnya kepada Rasel, Selasa (21/1/2025).

BACA JUGA:Pemkab Kaur Bakal Cicil Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan 2023-2024

Lanjut Hen, atas tingginya kejadian bencana alam di Bengkulu Selatan. Tak sedikit kerugian materiil maupun non materiil yang dialami masyarakat.

Selain itu, kerugian aspek biologis dan ekosistem juga sangatlah besar. Jika kedepan tidak segera ditangani dan ditanggulangi, maka dampaknya terhadap masyarakat juga semakin besar.

“Langkah utama yang dilakukan mengatasi ini yakni merampungkan dulu KRB. Adapun poin yang paling menonjol dalam KRB yakni penyusunan mapping rawan bencana per wilayah. Misal di Kecamatan Pino Raya ada beberapa desa rawan banjir, akses evakuasi ke mana, durasi dari pusat kota berapa lama dan total penduduk berapa. Itu yang harus kami sampaikan ke BNPB,” imbuh Hen.

BACA JUGA:Resmi Ditutup, Pelamar PPPK Tahap II di Kaur Capai 842 Orang

Hanya saja kata Hen, meski kejadian bencana alam tinggi. Angka korban jiwa masih tercatat minim.

Dalam beberapa kasus bencana alam, jumlah korban jiwa bahkan di bawah 0,1 persen. Meski demikian, hal itu bukan patokan yang bagus.

Hen memastikan bahwa pihaknya akan terus bekerja dengan OPD dan mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat.