Izin HGU Belum Terbit, Pemda Bengkulu Selatan Diminta Bekukan Aktivitas PT. ABS

Reporter: Sugio Aza Putra |

Editor: Suswadi AK |

Rabu , 15 Jan 2025 - 20:11

Komisi II DPRD Bengkulu Selatan hearing bersama BPN dan Dinas PMPTSP terkait perizinan PT ABS, Selasa (14/1/2025)-Gio-radarselatan.bacakoran.co

izin hgu belum terbit, pemda bengkulu selatan diminta bekukan aktivitas pt. abs                            radarselatan.bacakoran.co, kota manna - izin hak guna usaha (hgu) pt agro bengkulu selatan ternyata belum terbit. hal itu terungkap dalam hearing komisi ii dprd bengkulu selatan dengan kantor bpn dan dinas pmptsp pada selasa, 14 januari 2025.
pemda bengkulu selatan diminta untuk membekukan aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sampai semua dokumen perizinan lengkap.
baca juga:diperiksa di lapas, mantan sekda juga tegaskan pembebasan lahan tidak sesuai prosedur
berdasarkan penjelasan kantor bpn bengkulu selatan, perizinan hgu pt abs sedang dalam proses.
pihak perusahaan telah mengajukan untuk penerbitan izin hgu pada lahan seluas sekitar 444 hektar.
lahan yang diajukan izin hgu itu adalah lahan yang produktif atau telah ditanami kelapa sawit. sedangkan sisah lahan seluas sekitar 1.400 hektar belum diajukan izin hgu.
baca juga:ribuan honorer di bengkulu tuntut diangkat pppk penuh waktu
“dari keterangan kantor bpn, izin hgu pt abs sedang dalam proses. izin hgu itu belum diterbitkan karena ada empat item persyaratan yang belum dipenuhi oleh pt abs. pihak bpn menunggu semua syarat terpenuhi untuk menerbitkan hgu,” kata anggota komisi ii dprd bengkulu selatan, yaumil hajil akbar.
karena belum ada izin hgu, yaumil mendorong pemda bengkulu selatan mengambil sikap tegas atas kondisi tersebut.
baca juga:tutup usia, bupati kaur dimakamkan secara militer, diantar duka ribuan warga
sebab perusahaan yang beraktivitas tanpa ada izin hgu tentu tidak memberikan konstribusi untuk daerah. misalnya dalam sektor pembayaran pajak ataupun kewajiban lainnya.
baca juga:tragedi di tempat tongkrongan bermotif asmara? begini penjelasan polisi
“kami minta pemda tidak melakukan pembiaran terhadap situasi ini. kalau membiarkan perusahaan terus beraktivitas tanpa izin yang lengkap sama saja membiarkan kebocoran pendapatan negara, tentu itu termasuk korupsi. soalnya perusahaan terus beraktivitas, mereka mendapat pemasukan dari hasil kelapa sawit, sementara konstribusi untuk daerah tidak ada,” ujar yaumil.
apabila pemda tidak berani melakukan tindakan tegas, lanjut yaumil, hal itu patut dipertanyakan.
baca juga:9000 kk di bengkulu diusulkan terima alat masak listrik
sebab pemda bengkulu selatan terkesan tersandera dengan sesuatu sehingga tidak berani mengambil langkah tegas atas keberadaan perusahaan yang belum mengantongi izin lengkap.
“saya rasa pemda bukan tidak tahu soal ini, karena ini sudah berlangsung lama. kenapa tidak ada tindakan tegas selama ini, itu perlu dijelaskan ke publik. apalagi keberadaan perusahaan tersebut sedang berpolemik dengan masyarakat,” sambung yaumil.
untuk mengupas tuntas polemik perizinan dan sengketa lahan pt abs, dprd bengkulu selatan berencana membentuk panitia khusus (pansus).
baca juga:dpmd seluma tegaskan nasib kades kemang manis di tangan bupati
pihaknya akan menelusuri persoalan tersebut sampai tuntas dengan berkoordinasi kepada pihak yang berwenang, seperti ke kanwil bpn provinsi bengkulu dan kementerian atr/bpn. (yoh)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Selatan 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan